0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

NU Dukung Gebrakan Menteri Susi Stop Impor Garam

Susi Pudjiastuti (dok.merdeka.com)

Timlo.net – Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) memberi apresiasi pada Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti atas penolakannya terhadap impor garam dan meminta Menteri Perdagangan menghentikan impor komoditas itu.

LPNU mengingatkan, Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 80.791 kilometer. Ini merupakan garis pantai terpanjang ketiga di dunia dan memiliki potensi produksi garam sangat tinggi.

“Jika kita kelola secara benar, tentu sudah pasti akan bisa melakukan swasembada garam, bahkan ekspor garam keluar negeri,” kata Ketua Pengurus Pusat LPNU, Mustholihin Madjid, di sela acara Munas NU, di Jakarta, Minggu (2/11).

Dia menyebutkan, fakta di lapangan, pemerintah dulu sering menempuh jalan singkat dengan melakukan impor garam untuk memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Padahal, keputusan impor garam oleh pemerintah, justru diambil saat rakyat telah berhasil menambah volume dan kualitas produksi garam industri maupun garam konsumsi.

NU menilai, swasembada garam dan kesejahteraan petani garam ini menjadi semakin kompleks ketika timbul wacana dimasukkannya garam aneka pangan ke dalam garam industri, di mana pengadaannya masih seratus persen impor oleh Kementerian Perindustrian waktu itu.

“Siasat untuk memasukkan garam aneka pangan ke dalam klasifikasi garam industri semakin nyata, memiliki muatan-muatan kepentingan pragmatis,” kata Mustholihin Madjid.

Dia menegaskan, kepada pemerintahan baru, Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo ini, khususnya Kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Pengurus Besar NU memberikan apresiasi atas langkah-langkah cepat, berbagai terobosan dan gebrakan dilakukan Menteri Susi Pudjiastuti dalam memimpin kementerian untuk peningkatan dan kemajuan sektor kelautan dan perikanan.

“PBNU mengharapkan langkah-langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan sekarang dilakukan secara konsisten, istiqomah dan tidak tergoda kepentingan pragmatis. Berpihak kepada kepentingan rakyat, nelayan, masyarakat pesisir dan rakyat Indonesia,” ungkap Mustholihin Madjid. [arr]

 

Sumber : merdeka.com

Editor : Andi Penowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge