0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Hunian Liar Kerkov Disamakan dengan Warga Bantaran, DPRD Nilai Pemkot Tak Konsisten

Solo — Kebijakan Pemkot Solo yang akan memberi ganti rugi Rp 20,5 juta kepada warga hunian liar sekitar Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) mendapat sorotan DPRD Solo. Pasalnya warga tidak hanya mendapat ganti rugi tetapi juga diberi keringanan sewa rusun.

Wakil Ketua DPRD Solo, Supriyanto mengatakan, kebijakan Pemkot yang memberi keringanan sewa kepada warga penerima ganti rugi merupakan bentuk sikap pemkot yang tidak konsisten.

“Di awal, opsi yang ditawarkan untuk penyelesaian hunian liar di Kerkov itu adalah pemberian komensasi atau pindah menempati rusunawa. Ini kok malah diberikan dua-duanya ? Kalau seperti itu namanya Pemkot tak konsisten. Realisasi belum ada tetap kebijakan sudah berubah-ubah,” katanya kepada wartawan saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (27/9).

Dia menambahkan, pola pemberian ganti rugi warga hunian luar yang disamakan dengan ganti rugi program relokasi bantaran juga dinilainya tidak tepat dan menyalahi aturan. Seharusnya, pemkot cukup memberikan biaya bongkar bangunan untuk warga hunian liar yang menempati tanah Hak Pakai (HP) pemkot itu.

“Masyarakat yang menempati tanah negara (Hak Pakai) selalu solusinya dengan ganti rugi. Menurut kami, ini tidak mendidik dan menjadi pola yang terus dilakukan dikemudian hari,” tuturnya.

Dia juga menilai, pola pemberian hibah dengan menyamakan perhitungannya dengan relokasi warga bantaran dinilai tidak tepat. Seharusnya, hibah yang diberikan cukup berupa ongkos ganti bongkar bangunan. Itu karena tanah yang ditempati telah bersertifikat Hak Pakai (HP) milik Pemkot.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD M Rodhi. Menurutnya, perhitungan hibah yang diterima warga hunian liar tersebut tak bisa disamakan dengan program relokasi warga bantaran. Hal ini karena tanah bantaran berstatus tanah Negara dan hak milik sementara warga hunian liar di sekitar Kerkov hanya menempati tanah HP pemkot.

“Lebih pas kalau diberi biaya bongkat bangunan. Seperti yang pernah dilakukan pemkot saat hendak membangun Taman Air Tirtonadi. Warga yang menghuni di situ cukup diberi biaya ganti bangunan,” jelasnya.

Lebih jauh, Rodhi meminta pemkot meninjau kembali regulasi yang ada. Pihaknya mengingatkan agar tidak timbul persoalan hukum di kemudian hari. “Perlu melihat kembali normatif hukum, tepat tidaknya perhitungan hibah tersebut. Tak masalah meski anggaran sudah digedog. Kalau pun ada sisa tetap bisa kembali ke kas daerah,” jelasnya.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge