0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

TKW Disiksa: SBY Diminta Tanggung 2 Tahun Gaji Kartika

Aksi migran di Hong Kong Minggu (15/9), menuntut keadilan untuk Kartika (dok.timlo.net/ist)

Solo – Migrant Center meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertanggung jawab atas gaji Kartika Pusputasari, migran Indonesia yang selama dua tahun disiksa majikan di Hong Kong.

Alasan Migrant Center meminta tanggung jawab Presiden SBY, karena sebelum warga Hong Kong melakukan kejahatan terhadap Kartika, justru pemerintah yang telah terlebih dahulu melakukan tindak kriminal kepada warga, karena tidak menyediakan lapangan kerja.

“Akibatnya, anak-anak negeri terpaksa mencari pekerjaan di luar negeri, namun ternyata malah disiksa. Ini harus menjadi tanggung jawab Presiden SBY,” tegas Sekjen Migrant Center, Utje Gustaaf Patty, dalam rilis yang diterima Timlo.net, Selasa (24/9).

Inilah surat Migrant Center kepada Presiden SBY:

Kepada Yth

Presiden Republik Indonesia

Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

 

Dengan hormat.

Salam dari seluruh migrant Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Rabu (19/9/2013), Pengadilan Hong Kong telah menghukum suami-istri yang terbukti selama 2 tahun menyiksa migran asal Indonesia, Kartika Pustasari. Tai Chi-wai (42) dihukum 3 tahun 3 bulan, sedangkan istrinya Au Yuk-shan (41) dihukum 5 tahun 6 bulan.

Meskipun suami-istri yang terbukti menyiksa Kartika Puspitasari telah dihukum Pengadilan, bukan berarti masalah selesai. Gaji Kartika selama dua tahun menjadi migran, belum dibayar. Ini harus menjadi tanggung jawab pemerintah, khususnya menjadi tanggungan Presiden SBY.

Bapak Presiden kiranya menyadari, sebelum warga Hong Kong melakukan kejahatan terhadap Kartika, justru pemerintah yang telah terlebih dahulu melakukan tindak kriminal kepada warga, karena tidak menyediakan lapangan kerja yang pantas. Akibatnya, anak-anak negeri terpaksa mencari pekerjaan di luar negeri, namun ternyata malah disiksa.

Dengan ini Migrant Center memohon agar Bapak Presiden SBY secara pribadi mengambil tanggung jawab atas gaji Kartika Puspitasari.

Jika Bapak Presiden secara pribadi atau secara organisasi bisa membiayai Konvensi Partai Demokrat, maka tidak salah jika Bapak Presiden secara pribadi atau dari kas Partai Demokrat, bisa memberi kompensasi kepada Kartika, berupa gaji dan kompensasi kepada anak bangsa yang mencari pekerjaan karena negara tidak mampu menyediakan lapangan kerja.

Semoga kali ini Bapak Presiden jangan hanya berwacana, tetapi mengambil tindakan konkret, dengan memerintahkan Bendahara Partai Demokrat untuk menyumbang Kartika Puspitasari. Walau, sumbangan Partai Demokrat tidak akan berpengaruh terhadap pilihan politik kami dalam Pileg 2014.

Dengan ini pula kami meminta kepada Bapak Presiden, agar mengganti istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menjadi Buruh Migran Indonesia (BMI). Bagi kami, sebutan BMI lebih bersahabat.

Terima kasih.

Utje Gustaaf Patty

Sekretaris Jenderal

Tembusan:

Menakertrans

Kepala BPNP2TKI



Komentar Anda

loading...
KEMBALI KE ATAS badge