0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Bahas UMK Klaten, Pengusaha dan Buruh Sama-sama Ngotot

Demo buruh menuntut kenaikan UMK (dok.timlo.net/nanang rahadian)

Klaten — Pihak pengusaha dan buruh di Klaten yang sedang membahas upah minimum kabupaten (UMK) sama-sama bersikukuh dengan pendirian masing-masing. Akibatnya meski sudah tiga kali diadakan pertemuan yang difasilitasi Dinsosnakertrans, namun tetap belum menhasilkan kesepakatan berapa besar UMK 2014 yang akan diusulkan ke Gubernur Jawa Tengah.

Kepala Dinsosnakertrans Klaten Slamet Widodo mengungkapkan, sebelum menentukan UMK, pihaknya sudah melakukan survei kebutuhan hidup layak (KHL). Sedangkan survei sudah selesai pada September ini. Hasil dari survei KHL bisanya menjadi dasar dalam menentukan besaran UMK di masing-masing daerah.

“Kami selaku satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membidangi ketenagakerjaan, hanya dapat memfasilitasi pertemuan. Sedangkan pembahasan mengenai besarnya UMK berada di sidang yang diikuti perwakilan buruh dan pengusaha,” ujar Slamet Widodo kepada Timlo.net, Senin (23/9).

Slamet Widodo menambahkan, sesuai survei, KHL Klaten higgga September ini besarnya mencapai Rp 1.015.000. Jika dibandingkan dengan UMK pada tahun 2013 sebesar Rp 817.500, masih jauh di atasnya. Meski sudah ada hasil survei KHL, namun pembahasan untuk menentukan besaran UMK masih berlangsung a lot, dan belum ada kesepakatan antara perwakilan buruh dengan pengusaha untuk menentukan UMK 2014.

Berdasarkan sidang Dewan Pengupah, pengusaha yang diwakili Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menginginkan upah berada dibawah KHL. Kemudian buruh yang diwakili Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Klaten, menginginkan UMK diatas KHL. Atas kondisi tersebut, Dinsosnakertrans masih berusaha untuk mencarikan jalan tengah, agar pembahasan UMK dapat segera selesai.

Sementara itu, Ketua SPSI Klaten Sukadi mengungkapkan, pada pertemuan terakhir Senin (23/9) masih belum ada kesepakatan antara pihak buruh dan pengusaha. “Kami membawa kepentingan ribuan buruh se-Klaten. Jadi kami akan terus berjuang sekuat tenaga untuk memperbaiki hak atas kenaikan upah,” ungkap Sukadi.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge