0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

Perjelas Status Tanah, Warga Kentingan Baru Gruduk DPRD

Warga Kentingan Baru, Jebres beraudiensi dengan para wakil rakyat di DPRD Solo, Senin (23/9) (dok.timlo.net/daryono)

Solo — Puluhan warga Kentingan Baru, Jebres yang tergabung dalam Paguyuban Harapan Jaya didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogya, melakukan audiensi dengan DPRD Solo, Senin (23/9). Kedatangan warga ke lembaga wakil rakyat itu untuk memperjelas status tanah yang mereka tempati. Dalam audiensi tersebut warga ditemui Ketua DPRD Solo, YF Sukasno di Ruang Badan Anggaran (Banggar).

Ditemui wartawan usai audiensi, Sesepuh Paguyuban Harapan Jaya, Ande mengatakan pihaknya sengaja datang ke DPRD untuk mempertanyakan status tanah Ketingan Baru yang masih simpang siur. Menurutnya, warga telah menempati lahan tersebut selama 14 tahun. Setahu warga tanah tersebut merupakan tanah negara dimana izin menempati tanah itu diberikan saat era Walikota Solo, Slamet Suryanto.

“Sudah 14 tahun kami tempati kok kemudian ada sertifikat tanah atas nama pengusaha, bahkan sampai memiliki 16 sertifikat. Ada juga sertifikat atas nama mantan Ketua DPRD Solo Sumarmo dan atas nama mantan Walikota Solo, Kusnandar. Kami ingin tahu bagaimana proses sertifikat tanah itu didapatkan. Padahal itu tanah negara,” kata Ande.

Jika tanah tersebut sudah merupakan hak milik perorangan, lanjutnya, kenapa kemudian orang-orang yang memiliki sertifikat, baru melapor ke polisi baru -baru ini. Padahal warga telah menempati lahan tersebut selama 14 tahun. “Sudah 14 tahun, kok orang-orang itu baru sekarang melapor,” gugatnya.

Ande melanjutkan, pihaknya menilai ada unsur kerugian negara terkait sertifikasi tanah di Kentingan Baru. Untuk itu, jika nantinya tidak ada lagi upaya penyelesaian, pihaknya bakal mengadukan persoalan itu ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

Sementara, Ketua DPRD YF Sukasno mengatakan tanah di Kentingan Baru bukanlah tanah Pemkot. “Sepengetahuan saya selama saya melakukan pendampingan persoalan itu, tanah itu merupakan tanah hak milik (HM) beberapa nama yang saya tidak hafal. Jadi, statusnya bukan tanah pemkot,” jelasnya.

Terkait pernyataan warga soal adanya izin Walikota Slamet Suryanto untuk menempati lahan itu, Sukasno mengaku tidak bisa berbuat banyak lantaran izin tersebut hanya berupa izin lisan. “Kalau itu saya tidak tahu. Kalau izin lisan ya bagaimana saya akan menanggapi,” ungkapnya.

Lebih jauh, pihaknya menyarankan warga untuk berkoordinasi dengan LBH yang mendampingi terkait penelusuran status tanah. Pasalnya, persoalan tersebut sudah masuk ke ranah hukum. Sementara DPRD tidak memiliki ranah hukum.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge