0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

DPRD dan Pemkot Solo Susun Raperda KIP

Tak Mau Beri Informasi, Pejabat Publik Bisa Kena Sanksi

Dedy Purnomo (Dok.Timlo.net)

Solo —  Pejabat lembaga publik yang tidak mau memberikan informasi kepada masyarakat dapat terkena sanksi. Adanya sanksi tersebut diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang saat ini sedang dibahas di DPRD Solo.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Solo Dedy Purnomo mengatakan pihaknya telah melakukan pematangan draft Raperda KIP bersama Bagian Hukum dan HAM. Salah satu isi draft itu yakni mengatur adanya sanksi bagi pejabat lembaga publik yang tidak memberikan informasi secara terbuka.

“Ada sanksi bagi pejabat lembaga publik seperti SKPD, LSM, Parpol yang tidak mau memberikan informasi yang diatur undang-undang. Tetapi untuk sanksinya apa masih kita bahas bersama Pemkot,” katanya kepada wartawan, Sabtu (21/9)

Dedy melanjutkan, dalam memberikan informasi, pejabat publik tidak perlu menanyakan untuk apa kepentingannya. Sepanjang informasi yang diminta itu diatur dalam undang-undang maka pejabat yang bersangkutan tidak boleh menutup-nutupi informasi.

Di sisi lain, Raperda KIP juga mengamanatkan terbentuknya Komisi Informasi. Meskipun di tingkat provinsi telah ada, namun di tingkat kota belum ada sehingga perlu untuk dibentuk. Komisi Informasi ini nantinya merupakan badan independen yang menginduk ke Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo).

“Karena menginduk ke Dishubkominfo, nantinya ada pemeliharaan dari APBD meskipun sifatnya sebatas stimulan. Bisa juga, sebagian dananya dari APBN,” jelasnya.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge