0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Tuntut Lembaga Mandiri, KIP Siap Judicial Review Pasal 29 UU KIP Ke MK

Karanganyar — Komisi Informasi Pusat (KIP) akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait revisi pasal 29 Ayat 4 dan 5 Undang Undang KIP.

Hasil dari judicial review tersebut akan dipakai sebagai bahan rekomendasi ke DPR RI. Hal tersebut terungkap dan menjadi hasil akhir kesimpulan dalam rapat kerja nasional (Rakornas) KI se Indonesia di Hotel Lor In Karanganyar, Kamis (19/9).

Ketua KIP Abdulhamid Dipopramono dalam jumpa pers usai Rakornas mengatakan, KI merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP) beserta peraturan pelaksananya, menetapkan petunjuk teknis dan menyelesaikan sengketa informasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU KIP. Hal ini dilakukan dengan tujuan seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan, transparan dan terukur.

Dalam Rakornas kali ini dihasilkan gagasan perubahan besar dan mendasar. Point penting tersebut yakni mengenai keberadaan KI yang diatur dalam pasal 29 yang dinilai kontraproduktif dengan Pasal 23 UU KIP. Hal ini berkaitan dengan persoalan kemandirian sekretariat KI di daerah. Pasalnya sekretariat atau kantor KI di tingkat provinsi maupun daerah dijadikan satu dengan Dinas Informasi dan Komunikasi. Hal ini tentu bertentangan karena KI merupakan lembaga mandiri dan harus berdiri sendiri.

“Tapi kenyataanya harus digabung baik dari sisi anggaran keuangan maupun kegiatan dan ini membuat KI tidak independen dan bertentangan dengan UU,” ujar Hamid.

Hamid juga menegaskan, desakan dari peserta Rakornas terkait dengan kemandirian KI sangat besar. Karena itu pihaknya akan mengajukan judicial review ke MK dalam waktu dekat.

Samual Wakil Ketua KI Provinsi Sulawesi Utara menyayangkan kondisi KI saat ini. Menurutnya, sebagai sebuah lembaga mandiri KI ternyata belum bisa dipraktikkan di lapangan. Sekretariatan atau kantor masih jadi satu dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yakni Dinas Informasi dan Komunikasi.



Komentar Anda

loading...
KEMBALI KE ATAS badge