0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

KPU Belum Tentukan Lokasi Pemasangan Atribut Parpol

Salah satu atribut milik caleg yang menyalahi PKPU No. 15 tahun 2013. (dok.timlo.net/agung)

Sragen — Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) No. 15 tahun 2013. PKPU ini merupakan revisi dari PKPU No. 1 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berkaitan hal tersebut Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sragen, mencermati agar KPU Kabupaten Sragen segera menindaklanjuti dengan menentukan titik-titik pemasangan gambar alat peraga di masing-masing desa.

“Sebab dalam pasal 17 PKPU N0. 15 tahun 2013 itu disebutkan pemasangan alat peraga hanya diakuan oleh parpol (partai poitik, Red), di mana setiap desa hanya dibolehkan satu atribut yang titiknya ditentukan oleh KPU kabupaten,” kata anggota Panwaslu Sragen, Heru Cahyono kepada timlo.net.

Lebih lanjut Heru menjelaskan, KPU Sragen hingga kini belum menentukan titik pemasangan atribut tersebut, sehingga pihaknya kawatir jika sampai tanggal 27 September mendatang Panwaslu melakukan pembersihan atribut yang menyalahi aturan akan menimbulkan konflik. Pihaknya mengaku telah mengirimkan surat rekomendasi ke KPU Sragen berkaitan dengan hal tersebut.

“Tanggal 13 September lalu Panwaslu telah mengirimkan surat rekomendasi untuk menentukan itu, ini untuk menghindari kericuhan,” ujar Heru.

Sementara itu salah satu anggota KPU Sragen, Edy Suprapto ketika dikonfirmasi timlo.net, Jum’at (20/9) mengakui pihaknya memang belum menentuan titik pemasangan atribut parpol dan calon anggota legeslatif (caleg) di setiap desa. Menurut Edy, pihaknya terlebih dahulu akan melakukan koordinasi dengan Pemkab Sragen dan pihak terkait. Edy beralasan untuk menentukan lokasi pemasangan atribut tidak bisa ditentukan oleh KPU sendiri.

“Kita tetap melakukan koordinasi dan akan kita shar (sampaikan, Red) kepada parpol. Kita patuhi aturan itu dan nanti kita sesuaikan dengan peraturan bupati yang ada di Pemkab Sragen,” kata Edy.

Edy menambahkan, selain itu pihaknya juga akan menunggu implementasi dari PKPU No. 15 tahun 2013 tersebut dari KPU Provinsi Jawa Tengah. “Kita juga belum menerima SE (surat edaran, Red) dari KPU pusat,” pungkasnya.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge