0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

FPKS DPRD Klaten Kembalikan Seragam Batik Pemberian Bupati

Anggota FPKS DPRD Klaten kembalikan seragam batik pemberian Bupati (dok.timlo.net/rori)

Klaten — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Klaten menolak kebijakan pengadaan seragam batik bagi PNS dan tenaga honorer. Penolakan itu dilakukan karena harga seragam batik yang diberikan dinilai terlalu tinggi, yaitu sebesar Rp 250.000.

Ketua FPKS DPRD Klaten, Marjuki mengungkapkan sikap fraksinya yang menyatakan menolak kebijakan seragam batik dilakukan menyusul banyaknya keluhan tentang pengadaan seragam bagi PNS dan tenaga honorer.

“Akhir Juli lalu kami mendapatkan bingkisan berupa kain batik, saat itu konon kabarnya sebagai seragam halal bi halal. Namun, belakangan ada kabar kain batik yang sama akan digunakan sebagai seragam bagi seluruh PNS dan Honorer. Bahkan info di lapangan ditarik beaya Rp 250.000,” ungkap Marjuki kepada Timlo.net, Jumat (20/9).

Marjuki menambahkan, terkait rencana kebijakan seragam batik, FPKS yang terdiri 5 anggota menyatakan sikap menolak kebijakan seragam yang memberatkan, mendesak Bupati untuk mengevaluasi ulang hingga tidak ada pengadaan seragam yang memberatkan tapi yang terjangkau.

“Apalagi kalau disebut sebagai Batik Bayat, kami menanyakan dari pabrik mana karena di Bayat adalah batik tulis handmade bukan pabrikan. Kepada masing-masing kepala SKPD kami harap menarik semua seragam yang sudah dibagikan dan mengembalikan ke produsen, seluruh Anggota FPKS menyatakan mengembalikan seragam batik bahkan yang sudah jadi pakaian,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Widya Sutrisna, yang menerima pengembalian seragam batik dari FPKS mengungkapan anggota DPRD diberikan seragam secara gratis dari Bupati sebanyak 50 orang. “Kalau memang seragam dikembalikan, sementara saya terima, ujar Widya Sutrisna.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge