0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Pakar UGM: Mestinya Semua Kepala Daerah Tolak Mobil Murah

(Ilustrasi) Kemacetan lalu lintas di Jakarta (dok.merdeka.com)

Timlo.net — Pakar transportasi UGM Ahmad Munawar menyatakan, kebijakan mobil murah ramah lingkungan (low cost green car-LCGC) tidak hanya akan menambah kemacetan di Jakarta, tapi juga bakal memacetkan kota-kota besar di Indonesia lainnya, termasuk Yogyakarta.

“Sekarang ini di Yogyakarta sekitar 7 persen ruas jalan utama sudah dalam kondisi macet pada jam sibuk. Dikhawatirkan, pada tahun 2023 sekitar 45 persen dari ruas jalan utama di Yogyakarta akan mengalami kemacetan. Ini akan dipercepat, jika kebijakan mobil murah tersebut diimplementasikan,” kata Munawar saat dikonfirmasi merdeka.com, di Kampus Universitas Gadjahmada (UGM) Yogyakarta, Jumat (20/9).

Ahmad Munawar menjelaskan, kemacetan akan terjadi karena pertambahan kendaraan pribadi yang tinggi. Pertambahan mobil di Indonesia rata-rata 8,5 persen per tahun, sedangkan sepeda motor 13 persen per tahun.

“Ditambah lagi, buruknya sistem angkutan umum menyebabkan semakin tingginya kenaikan penggunaan kendaraan pribadi. Meskipun perbaikan angkutan umum sudah dilakukan di sebagian kota, tetapi banyak yang belum berhasil,” ujarnya.

Guna meminimalisir terjadinya kemacetan yang parah, pemerintah harusnya melaksanakan kebijakan transport demand management. Kebijakan dengan mengupayakan masyarakat untuk beralih dari pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum. Kemudian penggunaan kendaraan ramah lingkungan seperti sepeda serta pengaturan parkir dan PKL di tepi jalan.

“Indonesia dapat mencontoh sejumlah negara yang telah berhasil mengatur transportasinya dengan baik. Misalnya saja Malaysia dan Singapura, merupakan negara yang telah memiliki jaringan angkutan umumnya sangat bagus,” terangnya.

Di Korea Selatan dan China juga ada penyewaan sepeda di pusat kota. Sementara Belanda juga berhasil memopulerkan sepeda sebagai kendaraan ramah lingkungan.

Aksi penolakan program mobil murah itu, menurut Ahmad Munawar seharusnya tidak hanya dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saja. Seharusnya seluruh kepala daerah di Indonesia tegas menolak kebijakan tersebut.

“Harusnya, tidak hanya Gubernur DKI dan Jateng saja yang menolak mobil murah, tapi seluruh kepala daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia sebaiknya menolak kebijakan mobil murah itu, jika tidak ingin terjadi kemacetan di daerahnya,” tutur Munawar. [mtf]

Sumber: merdeka.com

 



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge