0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Gubernur Jokowi: Mobil Murah Itu Enggak Bener!

Jokowi dan Rudy saat naik Mobil Esemka (Dok.Timlo.net/ Nanin)

Timlo.net — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyebut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Mobil Murah dan Ramah Lingkungan (LCGC/low cost green car) yang dibuat pemerintah pusat sebagai program yang keliru. Menurutnya, program yang sebaiknya dilakukan pemerintah pusat itu pembangunan transportasi murah.

“Mobil murah itu enggak bener. Yang bener itu transportasi yang murah. Sekali lagi, mobil murah itu enggak bener, yang bener itu transportasi yang murah,” tegas pria yang disapa Jokowi ini di Hotel JW Marriott, Jakarta, Kamis (19/9) di sela acara pertemuan gubernur se-ASEAN.

Menurut Jokowi, Pemprov DKI telah merencanakan transportasi massal murah yang dianggap lebih rasional dibanding dengan kehadiran mobil murah.

Loh, transportasi massal dong, apa lagi. Tapi yang bayarnya murah. Untuk rakyat. Itu yang baru kita siapkan dan baru mau digali, mulai digali bulan depan,” lanjut Jokowi.

Ketika dikonfirmasi soal surat protes kepada Wapres, Jokowi mengaku belum mendapat tanggapan. “Belum, baru kemarin kok,” tukasnya.

Sebelumnya, setelah sekian lama berkutat pada tataran wacana, akhirnya mobil murah ramah lingkungan atau yang dikenal dengan Low Cost Green Car (LCGC) hadir di Indonesia. Yang menjadi perintis adalah dua raksasa otomotif Daihatsu dan Toyota.

Keduanya menghadirkan mobil murah yang menyasar kelompok masyarakat kelas menengah atau orang kaya baru. Dengan banderol di bawah Rp 100 juta, kehadiran mobil murah diyakini bakal menyedot perhatian publik. Bahkan disebut-sebut, sudah 8.000 unit mobil murah yang dipesan masyarakat.

Jokowi menyatakan menolak program pemerintah soal mobil murah. Alasannya, membuat macet di Jakarta makin parah. Keluhan itu disampaikan Jokowi pada Wakil Presiden Boediono dalam bentuk surat.

Sementara Wapres Boediono saat membuka pameran otomotif terbesar Tanah Air, Indonesia International Motor Show (IIMS) ke-21 di Kemayoran Jakarta, Kamis (19/9) menjamin, pemerintah pusat tak akan membiarkan DKI Jakarta sendirian dalam mengelola persoalan kemacetan. Jawaban itu langsung disampaikan di hadapan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang juga menghadiri pembukaan IIMS 2013.

“Intinya Pak Wagub, pemerintah pusat tidak akan lepas tangan dalam hal bekerja bersama menangani masalah-masalah DKI, seperti kemacetan, termasuk masalah banjir. Ada beberapa poin kesepakatan yang bisa dijalankan oleh pemerintah pusat, ada yang dijalankan pemda. Kita akan berpegang pada itu,” kata Boediono saat pidato. [bal]

Sumber: merdeka.com

 



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge