0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Bupati Wacanakan PNPM Tingkat Kabupaten Sragen

Lokakarya Midterm Review Kegiatan PNPM-Mandiri Perkotaan Kabupaten Sragen tahun 2013 di Aula Citrayasa, Rumah Dinas Bupati Sragen, Rabu (18/9). (dok.timlo.net/agung)

Sragen — Bupati Sragen Agus Fatchur Rahman mewacanakan akan membuat program seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri untuk tingkat Kabupaten Sragen.

Wacana ini digulirkan bupati, mengingat PNPM Mandiri baik perkotaan ataupun perdesaan diprediksi akan berakhir pada tahun 2014 mendatang. Seiring dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut Agus, sebagai langkah awal Pemkab Sragen sudah semacam tesis yatu dengan mengucurkan alokasi dana sebesar Rp 50 juta untuk 208 desa di Kabupaten Sragen setiap tahun untuk pembangunan insfra struktur. Bahkan Agus berencana akan menambah alokasi dana tersebut menjadi Rp 100 juta setiap desa per tahun dalam APBD tahun 2014.

Dengan penambahan alokasi dana insfra struktur pembangunan desa tersebut Agus berkeyankinan masyarakat desa tetap bisa membangun kendati PNPM sudah tidak ada lagi.

“PNPM perdesaan atau perkotaan suatu saat setelah tahun 2014 harus bisa mandiri. Saya suah mencoba tesis per desa untuk diberikan dana Rp 50 juta per tahun. Tahun 2014 akan kita tingkatkan menjadi Rp 100 juta. Itu nanti sebagai ganti jika PNPM sudah berhenti. Modelnya nanti seperti PNPM tetapi dibiayai oleh APBD. Ini nanti bisa menjadikan greget mbangun desa,” kata Bupati Agus ketika memberikan paparan dalam Lokakarya Midterm Review Kegiatan PNPM-Mandiri Perkotaan Kabupaten Sragen tahun 2013 di Aula Citrayasa, Rumah Dinas Bupati Sragen, Rabu (18/9).

Agus mengatakan, program pemerintah seperti PNPM yang didanai baik dari APBN ataupun APBD bisa berjalan dengan baik jika menjalankan 3 syarat utama, yaitu; Adanya transparansi, partisipasi publik dan akuntabilitas.

“Program yang diselenggarakan oleh PNPM baik perkotaan ataupun perdesaan amat bagus bagi desa-desa dan kota yang mendapat bantuan. Adanya prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas merupakan sesuatu yang harus kita jalankan dalam model program apa pun,” katanya.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge