0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Penentuan UMK Wonogiri Belum Capai Kesepakatan

Kabid Hubungan Ketenagakerjaan Disnakertrans Wonogiri, Setyo Susilo (dok.timlo.net/aris arianto)

Wonogiri — Dewan Pengupahan Kabupaten Wonogiri sudah dua kali menggelar rapat untuk menentukan UMK (Upah Minimum Kabupaten). Sayangnya, tidak tercapai kesepakatan di dalamnya. Masing-masing unsur yang terlibat ngotot pada posisi usulan UMK-nya.

Pada rapat Dewan Pengupahan kedua, Rabu (18/9), diikuti unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM (Disperindagkop UMKM), Apindo, Serikat Pekerja, BPS, dan ahli ketenagakerjaan. Rapat pertama dilaksanakan pertengahan Agustus kemarin.

“Dari Apindo mengusulkan UMK sebesar Rp 940.000, SPSI tetap meminta sesuai KHL (Kebutuhan Hidup Layak) Rp 954 ribu. Kalau DisperindagkopUMKM malah Rp 935 ribu, ” ujar Kabid Hubungan Ketenagakerjaan Disnakertrans Wonogiri, Setyo Susilo mewakili Kadisnakertrans Sri Wiyoso, di ruangannya, Rabu (18/9).

Lantaran belum mencapai kesepakatan, Dewan Pengupahan, lanjut Setyo, bakal menggelar kembali rapat ketiga. Rencananya rapat ketiga diadakan di akhir September mendatang. Sebab, pengusulan penetapan ke Gubernur dijadwalkan pada pekan pertama bulan Oktober.

“Tapi kalau terpaksanya nanti di rapat ketiga tidak tercapai kesepakatan lagi, maka kami tetap akan menetapkannya sesuai konsultasi dengan bupati. Intinya di pekan pertama Oktober harus diajukan ke gubernur,” tandasnya.

Mantan Kabid Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Wonogiri ini menyebutkan, dasar penentuan UMK, utamanya adalah survei KHL. Disamping itu ada faktor lainnya, yakni produktifitas, pertumbuhan ekonomi, dan usaha-usaha marjinal.

“Surveinya di beberapa lokasi sekitar pasar sejumlah kecamatan. Yang dilibatkan dalam Dewan Pengupahan adalah yang ikut pada survei KHL,” kata Setyo.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge