0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Karismapawirogo akan Bangun Balai Khusus PGOT

Inventarisasi kerawanan daerah perbatasan (dok.timlo.net/aris arianto)

Wonogiri — Permasalahan pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT) yang dihadapi Wonogiri selama ini, naga-naganya bakal segera mendapatkan solusi. Kerjasama lintas provinsi telah menuangkan kesepakatan untuk mendirikan balai khusus menangani PGOT.

Asisten Setda Wonogiri Bambang Haryadi didampingi Kabag Kerjasama Edy Martono menjelaskan, kerjasama Karismapawirogo (Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Magetan, Pacitan, Ngawi, Ponorogo) telah mendapatkan kesepakatan bersama terkait penanganan PGOT. Ketujuh daerah yang berada di dua provinsi (Jateng dan Jatim) itu berencana membentuk sebuah balai khusus. Balai tersebut untuk menampung PGOT yang beberapa kali dibuang di wilayah Wonogiri.

“Sudah ada kerjasama untuk rencana pembentukan balai. Tapi nanti penempatan balainya dimana, masih belum tahu. Soal pendanaan juga jelas seluruh daerah di Karismapawirogo tidak mempunyai kemampuan. Jadi, dimintakan nanti ke pusat,” ujar Bambang saat memimpin acara identifikasi kerawanan daerah perbatasan di Ruang Data komplek Setda, Selasa (17/9).

Terkait PGOT yang kerap dibuang tersebut masih dikeluhkan Camat Puhpelem, Agus Hendardi. Agus menuturkan di wilayahnya beberapa kali ditemui PGOT, terutama di sepanjang perbatasan dengan daerah kabupaten lain. Dirinya memastikan, PGOT berasal dari kabupaten diluar Wonogiri.

“Kalau dari daerah dalam Wonogiri malah dipelihara oleh warga sekitar. Dikasih makan dan sebagainya. Tapi yang selama ini kami temukan, bukan dari dalam, warga sekitar juga tidak mengenalnya,” tutur Agus.

Sebelumnya, Sungkono (Kepala Dinas Sosial saat itu) mengeluhkan banyak dijumpainya PGOT di daerah perbatasan, seperti Giriwoyo, dan Pracimantoro. PGOT tersebut terjaring razia yang digelar dinas bersama onstansi lain. Sungkono juga menegaskan, PGOT berasal dari kabupaten lain.

Sementara itu, selain PGOT, ada beberapa kerawanan yang mengemuka dalam acara inventarisasi. Diantaranya, pencurian kayu, krisis air bersih dan permasalahan tenaga kerja antar kabupaten.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge