0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Pendataan Relokasi Warga Bantaran, Pokja Main-main Bisa Kena Pidana

Kawasan bantaran sungai Bengawan Solo di Kampung Sewu, Jebres, Solo (dok.timlo.net/dhefi)

Solo – Walikota Solo, Hadi Rudyatmo meminta kelompok kerja (Pokja) yang menangani pendataan relokasi warga bantaran tidak main-main. Jika terbukti melakukan kongkalikong, Pokja dapat dikenai sanksi pidana.

Hal itu disampaikan Rudy, sapaan walikota, menanggapi adanya dugaan nama fiktif dan duplikasi anggaran penerima program relokasi tanah negara (TN) di wilayah Semanggi dan Sangkrah, Pasar Kliwon.

“Akan kita cek dan Pokja kita panggi semua. Kalau ketahuan Pokja bermain bisa kena tindak pidana korupsi dan bisa dipidana,” katanya kepada wartawan, Senin (16/9).

Disampaikan Rudy, dalam waktu dekat, pihaknya akan segera melakukan verifikasi data ke lapangan terkait adanya dugaan nama fiktif dan duplikasi anggaran. Meski demikian, Rudy mengaku hingga saat ini belum melihat adanya indikasi nama fiktif maupun duplikasi anggaran tersebut.

Terkait masih adanya usulan nama baru relokasi tanah TN, pihaknya juga akan mengecek lebih jauh apakah data yang disusulkan sudah masuk dalam pendataan sebelumnya atau merupakan data baru.

Lebih jauh, Rudy meminta warga bantaran yang sudah menerima ganti rugi TN agar segera membongkar rumahnya. Jika tidak segera dibongkar pihaknya akan segera mengirimkan alat berat untuk membongkat bangunan.

“Kalau nggak mau pindah terpaksa alat berat kita turunkan. Karena ini menyangkut kepentingan orang banyak. Di sana sudah diberi kemudahan tetapi kalau nggak mau merobohkan ya kita bantu merobohkan dengan alat berat,” pungkasnya.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge