0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

DPT Pileg Kabupaten Sragen 774.668 Orang

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen (dok.timlo.net/agung)

Sragen —  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sragen menetapkan Dafta Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Legeslatif (Pileg) tahun 2014 Kabupaten Sragen adalah 774.668 pemilih.

Jumlah tersebut terdiri dari 382.808 pemilih laki-laki dan 391.860 pemilih perempuan. Untuk jumlah pemilih terbanyak tercatat di Kecamatan Masaran dengan jumlah 56.999 pemilih. Sementara jumlah pemilih terkecil berada di Kecamatan Gesi sebanyak 18.938 pemilih.

DPT tersebut ditetapkan melalui Rapat Pleno Penetapan DPT yang digelar di Kantor KPU Kabupaten Sragen, Kamis (12/9). Namun sayang dalam rapat pleno yang hasusnya diikuti oleh seluruh partai politik (Parpol) peserta pemilu tersebut, hanya dihadiri oleh beberapa parpol.

Ketua KPU Sragen, Agus Riewanto, mengatakan, Rapat Pleno Penetapan DPT tersebut sebenarnya cukup penting untuk dihadiri Parpol peserta pemilu. Mengingat jumlah pemilih dalam DPT adalah menjadi modal dasar dalam pelaksanaan Pileg mendatang. Dikatakan, rapat pleno itu merupan bagian dari tranparasi yang dilakukan oleh KPU Sragen menyangkut berbagai tahapan pelaksanaan pemilu.

“Barangkali partai politik belum memahami arti penting berkaitan masalah DPT,” kata Agus Riewanto.

Berkaitan dengan jumlah DPT tersebut, kata Agus, KPU Sragen memberikan kesempatan bagi masyarakat di Bumi Sukowati untuk ikut mencermati. Bagi masyarakat atau warga yang belum terdaftar di dalam DPT, masih diberi kesempatan untuk melapor agar nama yang bersangkutan tercatat sebagai pemilih.

“Masyarakat yang sudah berhak dan belum terdaftar masih kita beri kesempatan,” ujarnya.

Sementara itu, Asisten I Setda Sragen, Parsono berharap agar seluruh partai politik dan elemen masyarakat tetap menjaga ketertiban selama massa kampanye menjelang pelaksanaan Pileg.

Ia juga mengingatkan agar para calon anggota legislatif (Caleg) ataupun Parpol yang hendak memasang gambar ataupun sosialisasi tetap memperhatikan aturan yang telah disepakati.

“Jangan memasang gambar dan alat kampanye di tempat yang tidak diperbolehkan. Selain mengganggu ketertiban juga dapat membahayakan kepentingan umum,” kata Parsono.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge