0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

40% Anggota Asmindo Solo Belum Kantongi SVLK

SYUKURAN-Acara syukuran Asmindo Solo atas keberhasilan anggotanya mendapatkan sertifikat SVLK secara grup, di salah satu restoran di kawasan Jl Slamet Riyadi, Kamis (12/9) malam (Dok. Timlo.net/Andi Penowo)

Solo – Sebanyak 40 persen anggota Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Solo hingga kini belum mengantongi sertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Padahal mulai awal 2014 mendatang, dokumen itu dibutuhkan untuk pemasaran produk mebel maupun kerajinan berbahan baku kayu ke mancanegara.

Sebagaimana diungkapkan ketua asosiasi setempat, Yanti Rukmana, meski penerapan SVLK tinggal empat bulan lagi, namun baru 60 persen anggota Asmindo Solo yang memiliki sertifikat tersebut. Adapun jumlah keseluruhan anggota mencapai 247 orang, namun yang tercatat aktif hanya sekira seratusan orang saja.

Sementara dari sekitar 60 persen anggota yang mengantongi sertifikat SVLK, hampir seluruhnya mendapatkannya secara mandiri. Tercatat hanya ada enam anggota saja yang cara memperolehnya secara kolektif dengan membentuk grup usaha bersama.

“Beberapa masih menunda pengurusan karena mereka terlalu santai. Memang untuk mengurus SVLK mandiri prosesnya kan lebih cepat, walaupun biayanya harus ditanggung sendiri,” kata Yanti Rukmana kepada wartawan, di salah satu rumah makan di kawasan Jl Slamet Riyadi, Kamis (12/9) malam.

Kendati masih banyak anggota Asmindo Solo yang belum mengantongi sertifikat SVLK, namun pihaknya meyakini sejumlah perusahaan akan segera menyusul tahun ini juga. Yanti Rukmana pun mendorong kalangan eksportir untuk segera memiliki dokumen legal tersebut.

Sebagaimana diketahui, pemerintah menerapkan SVLK sebagai syarat ekspor ke sejumlah kawasan untuk mereduksi image negatif pasar luar negeri yang menilai kayu Indonesia berasal dari pembalakan liar, sekaligus menjamin legalitasnya. Mulai 1 Januari 2014 mendatang, produk ekspor asal Indonesia wajib memiliki sertifikat SVLK sebagai tanda legalitas kayu.

Sebelumnya, pada 8 Januari 2007 silam, pemerintah Indonesia dan Komisi Eropa menyelenggarakan pernyataan bersama untuk dapat memulai proses negosiasi Voluntary Partnership Agreement (VPA). Dengan menandatangani VPA, Indonesia akan memastikan bahwa kayu yang diekspor ke Eropa adalah kayu legal.

 



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge