0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Soal Pemberhentian Hardono dari Partai Golkar

DPD I Golkar : Surat Mosi PK Tetap Sah

Hardono (tengah). (Dok.Timlo.net/ Daryono)

Solo — DPD I Partai Golkar Jawa Tengah menyatakan surat mosi tidak percaya yang dikirimkan 4 Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar sah dan tidak cacat hukum. Hal itu disampaikan menyusul sikap sejumlah pengurus kelurahan (PL) Partai Golkar yang menilai surat mosi tidak percaya yang dikirim 4 PK cacat hukum.

Sekretaris DPD I Partai Golkar Jawa Tengah, Iqbal Wibisono mengatakan meski hanya ditandatangani Ketua PK, surat mosi tidak percaya yang dikirim PK tetap sah meski tanpa tanda tangan Sekretaris PK.

“PK itu kan ada pimpinannya. Apa itu sah? Ya sah juga, karena ada formil dan ada materiil. Kan benar dikirim oleh yang mengirim (Ketua PK). Jadi, tidak ada cacat hukum. Kecuali, surat mosi itu palsu,” katanya kepada wartawan, Jum’at (13/9).

Terkait sikap sejumlah PL yang menolak pemberhentian Hardono, Iqbal mengatakan hal itu akan dibicarakan dengan fungsionaris Golkar Solo lebih lanjut besok Sabtu (14/9).

“Di forum besok itu, semua akan dengarkan biar Golkar Solo bisa kembali solid. PK tanpa PL itu tidak bagus begitu juga sebaliknya,” jelasnya.

Sementara, gerakan penolakan pemberhentian Hardono oleh sejumlah PL dinilai tidak mewakili seluruh PL di Solo. “Saya sudah cek, dari 11 PL di Laweyan tidak ada yang hadir dalam pertemuan itu. Saya juga sudah cek ke PK Pasar Kliwon dan Serengan ternyata juga tidak ada. Sementara, di Banjarsari itu dari 13 PL, sepertinya hanya lima yang hadir,” kata Ketua PK Laweyan, Arwadi Murbawanto.

Dengan itu, sikap sejumlah PL tersebut dinilai belum mewakili mayoritas grass root partai berlambang pohon beringin ini. “Lantas mereka mewakili PK yang mana? Semua kader kami harap bisa berjiwa besar,” pungkasnya.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge