0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Ketua DPRD Solo: Bongkar Bangunan di Bantaran

Ketua Komisi II DPRD Solo, YF Sukasno (dok.timlo.net/red)

Solo — Masih munculnya usulan data baru relokasi tanah negara (TN) membuat kalangan DPRD Solo berang. Dewan meminta satuan polisi pamong praja (Satpol PP) bersikap tegas membongkar bangunan warga penghuni TN yang sudah menerima ganti rugi.

Pasalnya, belum dibongkarnya bangunan warga penghuni TN yang sudah menerima ganti rugi memungkinkan timbulnya usulan baru data warga penghuni TN yang merasa belum terdata.

“Yang sudah relokasi harus diawasi terus dan dibongkar. Jangan muncul data baru. Siapa yang menjamin dia belum didata. Satpol nggak perlu ragu-ragu. Kalau masih tinggal di bantaran itu yang membuat kecemburuan,” kata Ketua DPRD Solo YF Sukasno kepada wartawan, 13/9).

Disinggung langkah Satpol yang telah memberikan surat peringatan (SP) kepada penghuni TN, Sukasno menilai tidak perlu adanya SP. Warga yang telah mendapat ganti rugi sudah seharusnya berkewajiban untuk pindah.

Di sisi lain, politisi PDIP ini meminta Bapermas agar memiliki data valid. Bahkan pihaknya menyarankan data dengan visual.

“Harus didokumenkan. Jangan main-main, ini anggaran miliaran. Nanti bisa jadi persoalan hukum. Jadi yang sudah sepakat sudah terima ganti rugi harus bongkar,” urainya.

Sementara Ketua Pokja Kelurahan Semanggi Suparno membantah adanya tambahan data relokasi. Menurutnya, 21 KK yang dianggarkan dalam APBD Perubahan 2013 merupakan hasil pendataan Tim Kota.

“Data 21 KK itu sudah sesuai dengan pendataa yang dilakukan pada tahun 2010. Pada saat itu kami melakukan dengan bapermas, Satpol PP, maupun Pokja kelurahan,” katanya.

 



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge