0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Peneliti: Penerimaan Pajak Tiap Tahun Bisa Capai Rp 1.500 Triliun

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah, di Solo (dok.timlo.net/andik penowo)

Timlo.net — Perkumpulan lembaga swadaya Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah meningkatkan perolehan pajak. Mereka sekaligus mengeluarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tandingan, yang disebut APBN Konstitusi.

A.C Maftuchan, peneliti perkumpulan PRAKARSA mengatakan, para pegiat mematok angka penerimaan pajak mencapai Rp 1.500 triliun tahun depan. Nilai ini jauh lebih tinggi dibanding target APBN-P 2013 yang hanya menargetkan Rp 1.145 triliun.

“Ini buat mendorong pemerintah berani memasang target yang tinggi, kita dasarkan dari potensi setiap tahun dari pelbagai lembaga, termasuk IMF,” ujarnya selepas diskusi di Sekretariat Nasional FITRA, Jakarta, Rabu (11/9).

Selama ini, pemerintah dipandang terlalu lemah menggenjot perolehan pajak. Terbukti, rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) baru 11-14 persen selama lima tahun terakhir.

Dari seluruh penduduk, cuma 20 juta wajib pajak pribadi terdaftar. Sementara wajib pajak badan baru 500.000 yang rajin memenuhi kewajibannya. Situasi ini, disebut Maftuh, lebih mengenaskan dibanding negara-negara miskin dan berkembang lainnya.

“Di ASEAN kita hanya menang dari Laos dan Myanmar, tapi dibanding Filipina, Malaysia, Thailand, kita kalah, mereka rasio pajaknya rata-rata sudah 17-19 persen,” paparnya.

Dari skenario Koalisi Masyarakat Sipil, penerimaan pajak bisa digenjot dengan memperbesar basis pajak untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan cukai.

“Dalam APBNP tahun ini, PPh ditarget Rp 538 triliun, saya yakin bisa digenjot menjadi Rp 600 triliun untuk tahun depan, demikian pula pajak lain termasuk cukai,” kata Maftuh.

Pemerintah juga diminta mengejar wajib pajak badan nakal. Sebab, fenomena penghindaran pajak sudah biasa terjadi dan potensi kerugian negara sangat besar.

“Indonesia negara urutan ke-9 yang menjadi korban praktik pelarian uang haram karena penghindaran pajak. Sedangkan di seluruh dunia sejak 2001-2010, total uang ilegal yang dilarikan ke surga pajak sekitar USD 123 miliar,” ungkapnya.

Maftuh menyebut, penerimaan negara bukan pajak juga harus ditingkatkan. Jika semua skenario RAPBN konstitusi dijalankan, dia yakin bahwa nantinya anggaran negara tidak perlu ditambal dari utang.

“Dari eksplorasi dan dividen BUMN, yang angkanya bisa mencapai Rp 450 triliun, ketika ditambah pajak Rp 1.500 triliun tadi, kita bisa menutup RAPBN pemerintah, sehingga kita tidak akan menjalankan anggaran defisit,” tandasnya. [noe]

Sumber: merdeka.com



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge