0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

Pejabat Eselon II Laporkan Kekayaan Pada Tim LHKPN-KPK

Sragen — Para pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Sragen mengikuti  asistensi pengisian dan pengumpulan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Selasa (10/9).

Dalam melaporkan harta kekayaan, mereka dipandu langsung oleh tim dari Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta.

Kegiatan ini merupakan salah satu langkah untuk pencegahan perbuatan korupsi di lingkungan pejabat eselon II atau kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang juga merupakan penyelenggara negara (PN). Kegiatan ini bertujuan untuk  melaporkan semua harta kekayaan PN kepada tim Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan KPK. Para pejabat eselon II yang mengikuti asistensi ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu  kelompok yang mengisi formulir model KPK-A, berjumlah 20 orang dan model KPK-B berjumlah 9 orang.

Salah satu perwakilan dari Tim LHKPN KPK, Harun, menjelaskan, formulir LHKPN Model KPK-A diisi oleh PN yang baru pertama kali melaporkan kekayaannya. Pelaporan yang menggunakan formulir LHKPN model KPK-A diisi oleh PN selambat-lambatnya 2 bulan setelah secara resmi menduduki jabatannya, atau pada saat yang bersangkutan menjadi calon PN apabila diperintahkan oleh UU untuk melaporkan harta kekaayaanya.

Sedangkan, formulir LHKPN model KPK-B diisi oleh PN yang telah menduduki jabatannya selama 2 tahun, PN yang mengalami mutasi dan atau promosi jabatan, PN tertentu atas permintaan KPK dalam rangka pemeriksaan LKHPN, PN yang mengakhiri jabatan selaku PN dan atau pensiun dan dilakukan selambat-lambatnya dua bulan setelah terima jabatan.

“Pelaporan kekayaan dilaksanakan yang bersangkutan sendiri atau oleh ahli warisnya apabila PN yang bersangkutan meninggal dunia,” kata Harun pada saat melakukan asistensi pengisian dan pengumpulan LHKPN, di Ruang Citrayasa, Rumah Dinas Bupati Sragen, Selasa (10/9).

Harun mengatakan, yang dimaksud harta kekayaan di sini adalah harta benda yang dimilikii oleh PN beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh PN sebelumnya, selama dan setelah memangku jabatan.

“Tim kami di sini memandu para PN di negara ini, bukan untuk menindak korupsi. Namun maksud kami adalah sebagai tim pencegahan terhadap tindak korupsi. Tetapi  kami juga berhak memberikan sanksi kepada wajib lapor LHKPN yang tidak mematuhi kewajiban LHKPN dengan mengacu kepada PP Nomor 53/2010 tentang Disiplin PNS,” katanya.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge