0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

UN Habitat Batal Hibahkan Rp 9 Miliar? Rudy Tak Terlalu Pusing

Walikota Solo, Hadi Rudyatmo (Dok. Timlo.net/Andi Penowo)

Solo —  Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo tidak terlalu pusing terkait rencana pencairan hibah program Griya Layak Huni dari lembaga pendonor United Nations Human Settlements Programme (UN Habitat). Dirinya tidak mempermasalahkan jika UN Habitat batal menghibahkan anggaran senilai Rp 9 miliar tersebut.

Rudy, sapaan walikota mengungkapkan, selama ini terjadi beda penafsiran antara pemkot selaku pihak calon penerima hibah dengan lembaga pendonor. Sepengetahuannya, UN Habitat akan memberikan wewenang penuh pada pemkot untuk mengelola anggaran pasca dihibahkan yang rencananya dilakukan pada Juni 2014 mendatang.

“Tapi ternyata dari UN Habitat masih ikut campur tangan setelah dihibahkan. Itu yang menjadikan kami berpikir ulang,” terangnya kepada wartawan, Selasa (10/9) di ruang kerjanya.

Selama ini, UN Habitat masih menunggu diterbitkannya payung hukum dari Pemkot yang menjadi landasan aturan pengelolaan dana hibah kepada warga berpenghasilan rendah (MBR). Payung hukum yang diminta UN Habitat sendiri kini tengah disusun oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Solo.

Dasar pertimbangan yang selama ini masih mengganjal di benaknya, berkaitan dengan besaran nominal penghibahan yang hanya sebesar Rp 9 miliar. Ia menganggap, nilai itu tidak sebanding dengan mekanisme kerjasama yang dinilai terlalu berbelit-belit. Tak hanya itu, pasca diberikannya hibah, UN Habitat masih turut campur tangan di dalamnya.

Walikota juga masih mempertimbangkan seberapa besar nilai manfaat yang didapat dengan adanya kerjasama dengan UN Habitat tersebut. “Lha, kami juga masih melihat, menguntungkan apa tidak dengan adanya kerjasama itu?” terang Rudy.

Tarik ulur antara Pemkot dan UN Habitat juga terletak pada penentuan besaran bunga yang ditetapkan untuk pengajuan kredit kepada MBR. Rudy menginginkan besaran bunga yang ditetapkan sebesar 6 persen per tahun, sedangkan pihak UN Habitat menginginkan besaran bunga ditetapkan berdasarkan suku bunga yang berlaku pada loan banking.

“Kami ingin bunga yang diberikan pada masyarakat itu rendah karena akan sangat membantu. Kalau bunga yang ditetapkan tinggi, apa gunanya?” ungkapnya.

Oleh karenanya, ia tidak mempermasalahkan jika UN Habitat batal menghibahkan anggaran tersebut pada Pemkot. Diketahui, dari anggaran Rp 9 miliar yang dikelola, kini tinggal menyisakan sekitar Rp 6 miliar. Anggaran tersebut telah digunakan untuk membeli lahan di Mojosongo, Jebres, Solo sebesar Rp 1,2 miliar, untuk dana penjaminan sebesar Rp 1,1 miliar dan dana kredit sebesar Rp 1,5 miliar.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge