0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

PGRI Karanganyar: Pungutan Tidak Menyalahi Aturan

Karanganyar — Keluhan sejumlah guru terkait pungutan untuk pembelian tanah dan pembangunan gedung PGRI Karanganyar tanpa melalui musyawarah dan dinilai memberatkan para guru, mendapat tanggapan dari pihak PGRI.

Wakil Ketua PGRI Karanganyar Aris Munandar, menjelaskan pungutan uang itu berdasarkan rapat pleno pengurus PGRI Karanganyar. Artinya, pungutan tersebut tak menyalahi aturan lantaran telah sesuai aturan organisasi. Pihaknya juga menyangkal jika kebijakan itu belum pernah disosialisasikan sebelumnya.

“Pungutan tersebut sudah melalui rapat pleno pengurus PGRI Karanganyar, Pungutan itu resmi dan tidak menyalahi aturan,” jelasnya, Selasa (3/9).

Menurut Aris, kebijakan tersebut diputuskan lantaran dana kas PGRI terbatas. Sementara biaya pembelian tanah dan pembangunan gedung baru cukup tinggi senilai kurang lebih Rp3 miliar. “Sudah disosialisasikan kepada para guru dan sudah sesuai mekanisme organisasi berdasarkan rapat pleno PGRI,” pungkasnya.

Seperti diketahui, sejumlah guru mengeluh lantaran gajinya dipotong untuk pembelian tanah dan pembangunan gedung PGRI yang baru. Besaran pungutan setiap guru bervariasi antara Rp300.000 – Rp2 juta. Misalnya, anggota PGRI non fungsional diminta menyetorkan uang senilai Rp 300.000. Sementara anggota PGRI yang mempunyai jabatan strategis di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karanganyar diminta menyetorkan uang senilai antara Rp1 juta – Rp2 juta.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge