0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Pungli Sertifikat Prona, BPN Sragen Tak Tahu

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sragen. (dok.timlo.net/agung)

Sragen — Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sragen mengaku tidak mengetahui adanya pungutan liar (Pungli) yang dilakukan beberapa perangkat desa (Perdes) Sambirejo, Kecamatan Plupuh, Sragen untuk mengurus sertifikat tanah Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona).

Kepala Seksi (Kasi) Penatagunaan Tanah BPN Kabupaten Sragen, Suripto, Selasa (3/9) mengatakan, prosedur untuk mengajukan Prona memang melalui usulan dari desa berupa nama dalam daftar nominatif. Daftar tersebut kemudian diserahkan kepada BPN Kabupaten Sragen. Langkah berikutnya BPN Kabupaten Sragen mengirimnya ke Semarang dan akan diketahui kuota Prona se-Jawa Tengah (Jateng).

Dia mengatakan untuk tahun 2013 ini kuota Prona Kabupaten Sragen adalah sebanyak 1.500 bidang. Setelah masuk daftar nominatif maka akan dilakukan pemberkasan, pengukuran dan lain-lain.

Menurutnya, Prona mendapat alokasi dana dari APBN. Namun demikian ada beberapa hal yang harus ditanggung pemohon untuk membuat sertifikat, seperti kelengkapan persyaratan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB), Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), materai, akta tanah, patok dan lain-lain.

Suripto menegaskan BPN tidak ikut campur adanya pungutan yang dilakukan Perdes. Karena kebijakan itu di luar wewenang BPN Kabupaten Sragen.

“Kalau desa memungut biaya di luar kewenangan kami. Menurut saya mereka hanya menjanjikan kepada warga akan mendapat Prona. Kalau cuma janji jangan mengeluh ke BPN,” katanya.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge