0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

DPRD: Lembaga Adat Keraton Solo Bisa Dibubarkan

Wakil Ketua DPRD Solo, M Rodhi (dok.timlo.net/daryono)

Solo —  Wakil Ketua DPRD Solo M Rodhi menilai Pemerintah Kota (Pemkot) dapat menutup Lembaga Adat Keraton. Pasalnya, dengan status Lembaga Adat Keraton yang merupakan organisasi masyarakat (ormas), Lembaga Adat wajib mematuhi aturan pemkot terkait ormas.

“Walikota bisa menutup Lembaga Adat asalkan statusnya memang ormas. Kalau Lembaga Adat mengakui dirinya sebagai ormas ya harus mengikuti aturan ormas,” kata Rodhi kepada wartawan, Selasa (3/9) di DPRD Solo.

Di sisi lain, dengan statusnya sebagai ormas, Lembaga Adat juga bisa mendapat dana hibah dari pemkot dimana dana hibah tersebut terpisah dari dana hibah untuk keraton. Namun, dana hibah untuk Lembaga Adat tidak bisa dikucurkan tiap tahun secara berturut-turut sesuai aturan penyaluran dana hibah.

Sedangkan untuk keraton, lanjut Rodhi, tidak perlu membentuk ormas. Keraton dapat berdiri sendiri sebagai institusi budaya yang berhak mendapatkan pembiayaan dari pemerintah setiap tahun.

“Keraton itu adalah situs budaya yang perlu dibantu. Pembiayaan untuk keraton juga dapat dilakukan setiap tahun tanpa ada pembatasan. Kalau ormas memang tidak boleh terus-menerus. Memang ada lembaga-lembaga yang boleh terus menerus misalnya Majelis Ulama Indonesia (MUI). Makanya bentuknya bukan bantuan tapi biaya operasional,” urainya.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge