0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Walikota: Keraton Solo Tak Usah Pakai Lembaga Adat

Walikota Solo Hadi Rudyatmo (Dok. Timlo.net/Andi Penowo)

Solo — Masa berlaku Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi Organisasi massa (Ormas) Lembaga Dewan Adat Keraton Kasunanan Surakarta habis 2014 mendatang. Pemkot sendiri masih mempertimbangkan untuk memperpanjang SKT ormas tersebut.

Keberadaan Lembaga Dewan Adat Keraton sendiri mencuat sejak terjadi konflik internal di dalam tubuh keraton. Seiring berjalannya waktu, kalangan pro rekonsiliasi tidak mengakui keberadaan lembaga tersebut.

“Lembaga Dewan Adat itu kan terbentuknya belum lama, to? Ratunya (raja) hanya satu, jadi tidak usah pakai Lembaga Dewan Adat saja,” kata Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo kepada wartawan, Senin (2/9).

Rudy, sapaan Walikota Solo, menjelaskan, merujuk pada Keppres no. 23/1988 tentang Status dan Pengelolaan Keraton Surakarta, lembaga yang tepat adalah Badan Pengelola Keraton. Menurutnya, dalam badan tersebut melibatkan semua komponen, baik kalangan kerabat keraton, Pemerintah yang terdiri dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Pemkot, serta unsur masyarakat.

Sedangkan dalam hal kepemimpinan kerajaan, eksistensi raja dinilai sudah cukup. Susunan struktur di bawah raja menjadi hak preogratif Paku Buwono XIII.

Di satu sisi, keberadaan ormas itu menjadi satu titik dilematis. Pemkot tidak bisa membubarkan Ormas Dewan Adat karena sudah terdaftar secara resmi dengan SKT no. 220/151/II/2011 yang dikeluarkan oleh kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) kota Solo pada 2011 lalu. Namun di sisi lain, dari sisi kemanfaatan Lembaga tersebut dinilai tidak mewakili semua unsur di dalam keraton.

Sementara, Kepala Kesbangpol Kota Solo, Suharso menjelaskan, sesuai dengan berlakunya UU no. 17/2013 tentang Organisasi Massa, tiap ormas wajib menyesuaikan dengan undang-undang yang baru diberlakukan tersebut. Hanya, penyesuaian bisa dilakukan pada saat pengajuan perpanjangan.

Pihaknya sendiri akan melakukan sosialisasi kepada pengelola ormas dan yayasan mulai 2014, menunggu Peraturan Pemerintah (PP) diterbitkan. Selama SKT masih berlaku, pihaknya tidak bisa melakukan intervensi. Pertimbangan untuk memperpanjang masa berlaku SKT, akan dilakukan pada saat pengajuan perpanjangan masa berlaku SKT untuk ormas yang bersangkutan.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge