0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

DPRD Solo Soroti Pungli di Kecamatan dan Kelurahan

Dedy Purnomo (Dok.Timlo.net)

Solo —  Kalangan DPRD Solo menilai segala bentuk pungutan yang tidak ada regulasinya merupakan pungutan ilegal. Hal itu disampaikan kalangan Dewan menyikapi adanya pungutan surat keterangan waris yang terjadi di kelurahan dan kecamatan di Solo.

Sebelumnya diberitakan, dugaan pungutan liar (Pungli) dialami warga yang mengurus surat keterangan waris dengan besarannya antara ratusan ribu sampai jutaan rupiah. Lurah dan camat mengaku pungutan itu merupakan kesepakatan antara lurah dan camat yang sudah berlangsung lama.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Solo, Dedy Purnomo mengatakan segala bentuk pungutan yang tidak ada aturannya tidak dibenarkan. “Menurut saya pribadi, pungutan itu bisa dikatakan ilegal, karena tidak ada dasar hukumnya,” terangnya kepada Timlo.net, Kamis (31/1).

Diungkapkan Dedy, jika pungutan itu merupakan kesepakatan sejak lama perlu kemudian direvisi mengingat tidak adanya dasar hukum. “Kalau kesepakatan itu salah, apa ya harus ditindaklanjuti. Kesepakatan yang tidak ada dasar hukumnya, ya itu tidak dibenarkan secara hukum. Dalam aturan kita, perda kita, tidak ada aturan yang mengatur kesepakatan itu,” imbuhnya.

Menurut Dedy, kesepakatan itu bisa saja berlaku jika diikuti oleh Surat Edaran (SE) Walikota atau Surat Keputusan (SK) Walikota. Itu pun, tambahnya, harus jelas berapa besarannya dan tolak ukurnya. “Itupun harganya harus sama. Parameternya seperti apa, itu harus sama. Ada faktor-faktor penghitung yang terukur. Misalkan surat waris yang luasnya 100 m2 dengan yang 1000 m2, bisa berbeda. Asalkan ada parameter yang jelas, ya silahkan saja,” bebernya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menegaskan jika kemudian ada kesepakatan antara lurah dan camat, terkait besaran pungutan maka Dedy meminta besaran kesepakatan itu disosalisasikan ke masyarakat. “Kalau memang ada kesepakatan besarnya Rp. 150 ribu, ya tolong disosialisasikan sehingga masyarakat itu tahu. Masyarakat tidak mudah mengadu, mendapat perlakuan yang berbeda,” tegasnya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Solo Supriyanto menegaskan segala pungutan yang tidak diatur dalam Perda Retribusi No. 9 Tahun 2010 yang menyangkut pelayanan tidak dibenarkan untuk dilakukan pungutan. “Pungutan yang berdasarkan kesepakatan itu tidak dibolehkan dan tidak dibenarkan,” tegasnya.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge