0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Dugaan Pungli Lurah dan Camat Solo Terungkap

Ilustrasi (timlo.net - dhefi)

Solo – Dugaan adanya praktek pungutan liar (Pungli) dalam kepengurusan surat administratif di kantor kecamatan dan kelurahan Kota Solo terungkap. Dugaan adanya praktek Pungli dilakukan oleh pejabat di kantor kelurahan dan kecamatan secara berjamaah.

Terungkapnya kasus tersebut diungkap berdasarkan pengakuan seseorang berinisial AR (30), warga Jaten, Karanganyar. Ia mengaku dua orang saudaranya dipungut biaya ratusan hingga jutaan rupiah dalam mengurus surat keterangan waris.

AR menceritakan, dua orang saudaranya yang tinggal di Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan dan Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan akan memecah tanah warisan peninggalan keluarganya. Tanah tersebut akan dipecah dalam beberapa bagian.

Salah satu persyaratan dalam pembagian warisan tanah yang luasnya 1,3 hektar itu adalah melampirkan surat keterangan waris. Keduanya pun mengurus di kantor kelurahan masing-masing. “Saudara saya yang di Kratonan, ketika mengurus di kelurahan diminta uang Rp 750 ribu. Terus terang saudara saya terkejut karena merasa sangat mahal,” kata AR kepada wartawan, Rabu (30/1).

Menurutnya, di kelurahan itu sempat terjadi tawar menawar besaran biaya pengurusannya. Akhirnya, disepakati setelah tawar menawar biayanya menjadi Rp 500 ribu.

Setelah selesai di Kelurahan Kratonan, menurut AR, saudaranya meneruskan pengurusan surat itu ke kecamatan Serengan. Ternyata di kecamatan itu mendapat perlakuan yang sama, yakni harus membayar nominal tertentu untuk mendapatkan surat keterangan waris. “Di kecamatan dimintai Rp 1,25 juta,” terang AR.

Lagi-lagi, terjadi tawar menawar dengan pejabat yang ada di kecamatan. “Disepakati Rp 1 juta. Namun manakala dimintai kwitansi pembayaran, pihak kecamatan menolak untuk membuatkannya,” keluhnya.

Praktek dugaan Pungli juga dialami oleh saudara lainnya yang mengurus di Kelurahan Purwosari dan Kantor Kecamatan Laweyan. “Yang saudara saya di Laweyan dimintai total Rp 750 ribu,” tuturnya.

Dari apa yang dialami oleh kedua orang itu, AR merasa sangat kecewa dengan pelayanan pejabat pemerintahan setempat karena adanya pungutan yang tidak ada dasar hukumnya tersebut. Namun di satu sisi, keluarganya sangat membutuhkan surat itu untuk proses pembagian tanah warisan leluhurnya.

“Setahu kami dalam Perda tidak ada yang menyebutkan pungutan kepengurusan surat keterangan waris. Apalagi nilainya sebesar itu,” jelasnya.

Sementara, ketika dikonfirmasi melalui jaringan telepon, Camat Serengan Joko Sulistyo mengaku, pungutan dalam kepengurusan surat keterangan waris merupakan konsensus atau kesepakatan seluruh camat dan lurah. Namun dirinya membantah nilai pungutan sebesar itu, bahkan mencapai jutaan rupiah.

“Rp 150 ribu. Itu sudah menjadi konsensus bersama antara lurah dan camat. Dan itu sudah terjadi sejak lama, saya hanya ngikut saja,” jelasnya kepada wartawan.

Ia juga mengaku, dasar pungutan tersebut tidak tertuang dalam Perda. Hasil pungutan menurutnya bersifat fleksibel, dalam arti besarannya tidak sama. “Bagi yang tidak mampu kami bebaskan,” tuturnya.

Pernyataan senada disampaikan oleh Lurah Purwosari Endang Sabar Widiasih. Menurutnya, uang hasil pungutan itu menjadi kas kelurahan. Ia juga membenarkan bahwa pungutan yang dibebankan kepada masyarakat sudah menjadi kesepakatan bersama antara camat dan lurah.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge