0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Dana Pembangunan Kelurahan di Solo Harus Dinaikkan

Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPC PDIP Solo, YF Sukasno (dok.timlo.net/daryono)

Solo — Besaran anggaran Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) diusulkan naik dalam APBD 2014. Usulan ini lantaran besaran anggaran DPK tidak pernah naik sejak 2010.

Usulan kenaikan DPK tersebut disampaikan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Solo, YF Sukasno, kepada wartawan, Senin (28/1). “Mencermati situasi dan kondisi yang berubah di Kota Solo, maka desain Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) tentang anggaran DPK 2014 harus ditambah. Karena pada 2010, 2011 dan 2012 alokasi anggaran untuk DPK hanya Rp. 9 miliar dan itu dibagi di 51 kelurahan,” jelasnya.

Diutarakan Sukasno, selama ini usulan masyarakat terkait alokasi DPK melalui musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan (Musrenbangkel) belum keseluruhan terakomodir. Sementara, antusiasme masyarakat menyampaikan usulan guna pembangunan fisik dan nonfisik untuk wilayahnya cukup besar.

“Peran serta masyarakat dalam Musrenbangkel cukup besar. Contoh saja di Gandekan, Mojosongo, Pucangsawit dan Kepatihan Wetan yang hadir dari berbagai elemen dengan tingkat kehadiran 90%. Ini menunjukkan antusiasme masyarakat cukup besar,” kata Sukasno yang juga Ketua DPRD ini.

Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan agar alokasi anggaran DPK ditambah. “Agar usulan yang belum terakomodir di dinas, solusinya bisa direalisasi di tingkat kelurahan,” tambahnya.

Sementaran, Ketua Komisi I, Maryuwono menyatakan ketidaksetujuannya atas usulan kenaikan DPK. Menurutnya, alokasi anggaran DPK justru seharusnya dikurangi. “Kalau menurut saya kalau bisa diturunkan. Kan partisipasi masyarakat banyak. Selain itu, pembangunan fisik juga sudah selesai. Bangunan fisik apalagi yang mau dibangun? Jalan sudah dihandle DPU, kantor kelurahan juga sudah selesai dibangun. Paling hanya gapura dan gardu. Kan hanya itu saja,” tuturnya.

Perihal masih adanya usulan dalam Musrenbangkel yang belum terealisasi, Maryuwono mengatakan bahwa usulan dari masyarakat disesuaikan dengan keuangan Pemkot. “Keuangan Pemkot kan terbatas, jadi ada skala prioritas. Kalau diakomodir  semua pasti tidak cukup,” urainya.

Jikalau pun DPK ditambah, politisi PDIP ini menekankan untuk kegiatan non fisik. “Boleh ditambah, tapi untuk non fisiknya. Misalnya pendampingan UKM, koperasi,” tukasnya.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge