0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Jumlah PNS Kelurahan Tak Seimbang, DPRD Desak Penataan

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Solo, Supriyanto (Dok.Timo.net/Daryono)

Solo – Jajaran DPRD Solo  menilai pembagian jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di tingkat kelurahan di Kota Solo belum tepat.  Pembagian PNS dinilai tidak sesuai antara personil yang ada dengan luasan wilayah.

Wakil Ketua DPRD Solo, Supriyanto, menjelaskan selama ini terdapat sejumlah kelurahan dengan jumlah PNS yang tidak sebanding dengan cakupan wilayah kerjanya. “Seperti di Kadipiro, jumlah PNS-nya sama dengan daerah yang lebih kecil di Stabelan. Tentu saja yang di Kadiprio tidak bisa memadahi kinerjanya dengan luas wilayahnya yang besar,” ungkapnya, Sabtu (26/1).

Oleh karena itu, Supriyanto menilai dengan berakhirnya moratorium PNS, pemkot memang semestinya tidak memprioritaskan perekrutan PNS. “Saya kira pemkot lebih baik menata ulang kembali PNS terhadap pembidangannya. Termasuk pembagian secara proporsional PNS,” paparnya.

Di sisi lain, Supriyanto mengutarakan belanja pegawai dari APBD Kota Solo memang belum bisa memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah agar belanja pegawai tak lebih dari 40% jika menghendaki perekrutan PNS. “Untuk belanja pegawai memang masih lebih dari 50%. Tetapi terjadi tren penurunan dari tahun ke tahun. Saya berharap tren penurunan ini terus terjadi,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Solo, Maryuwono, mengungkapkan pihaknya segera berkoordinasi dengan badan kepegawaian daerah (BKD) terkait proporsional jumlah PNS di kelurahan. Diakuinya, kondisi PNS di sejumlah kelurahan memang tak proporsional dengan luas wilayah.

Menurutnya, pembagian jumlah PNS di tingkat kelurahan yang disesuaikan dengan cakupan wilayah sebenarnya sudah pernah dibahas. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan mengajukan pemekaran sejumlah kelurahan di Kota Bengawan.

“Sebenarnya kami sudah pernah mencoba memproporsionalkan jumlah PNS di kelurahan. Dulu pernah mengajukan adanya pemekaran. Itu memberi harapan terutama untuk daerah yang luas. Tetapi kan pemekaran belum disetujui,” tukasnya.

 



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge