0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Satriyo: Kewenangan Mutlak Sinuhun Justru Berbahaya

Pakubuwono XIII Sinuhun Hangbehi dan KGPH PA Tedjowulan. (timlo.net - dhefi)

Solo — Persoalan tidak cairnya dana hibah karena belum adanya persamaan persepsi antara Pemkot dengan lembaga keraton dalam mengartikan keraton seutuhnya. Perbedaan persepsi tersebut sudah sering dibicarakan dengan Pemkot namun hingga kini belum ada titik temu.

“Kita setuju dengan Pemkot bahwa SISKS Paku Buwono (PB) XIII Hangabehi adalah orang nomor satu di keraton serta raja dalam keraton namun dalam tatanan upacara adat. Lepas dari itu semua kewenangan raja sudah tidak ada, dan program kerja serta tanggung jawab di bawah kendali lembaga keraton. Raja hanya mengetahui. Kalau Sinuhun mempunyai kewenangan secara muthlak justru berbahaya dan pemberian kuasa harus sesuai dengan peraturan internal dalam keraton,” ujar Pengageng Keraton Kasunanan Surakarta, Kanjeng Raden Mas Haryo (KRMH) Satriyo Hadinagoro, Jumat (25/1).

Disinggung mengenai pelaksanaan agenda kraton tanpa menggunakan dana hibah, Satriyo menegaskan jika selama ini kraton selalu melakukan konsolidasi dengan para sentana, abdi dalem, serta keluarga besar trah Mataram yang tersebar di seluruh Tanah Air. Menurutnya, dengan bantuan para keluarga besar trah Mataram, semua agenda keraton dapat berjalan sesuai rencana.

“Karena lembaga tidak bertanggung jawab kepada pemerintah namun kepada keluarga besar trah Mataram yang tersebar di seluruh Indonesia bahkan di dunia. Kalau kami tidak menjalankan agenda adat, kita yang menanggung risiko dari keluarga besar trah Mataram,” pungkasnya.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge