0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Tahun 2013, Tak Ada Rekrutmen CPNS di Solo

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Solo, Etty Retnowati (dok.timlo.net/dhefi)

Solo — Pemkot Solo belum bisa melakukan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di tahun 2013. Meski moratorium Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah dihapus pada Desember 2012 lalu, namun upaya Pemkot dalam melakukan rekrutmen pegawai masih terganjal sejumlah aturan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kota Solo, Etty Retnowati mengungkapkan, ada beberapa hal yang menyebabkan Pemkot tidak bisa menyelenggarakan rekrutmen CPNS, meski moratorium PNS sudah dihapus. “Selama belanja langsung dalam APBD masih diatas 50 persen, belum bisa menyelenggarakan rekrutmen. Di kota Solo saat ini masih sekitar 57 persen, jadi belum bisa,” ungkapnya kepada wartawan, kemarin.

Selama diberlakukannya masa moratorium, Pemkot Solo telah kehilangan sekitar 800 PNS karena pensiun. “Tiap tahun yang pensiun antara 250-400 pegawai. Padahal selama moratorium kan tidak ada tambahan pegawai,” jelasnya.

Sementara, selama tidak ada rekrutmen CPNS beberapa tahun terakhir, jumlah PNS di lingkungan Pemkot Solo terus mengalami penyusutan. Dari sekitar 11 ribu PNS, kini hanya tinggal menyisakan 9.780 PNS saja.

Sejumlah permasalahan yang kini dihadapi adalah kurangnya pemerataan pegawai oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Masing-masing SKPD berbeda. Ada yang lebih, ada yang kurang. Ada juga yang mengeluh karena kekurangan pegawai,” kata Etty.

Tenaga teknis khusus, seperti tenaga kesehatan, banyak mengalami kekurangan pada sejumlah posisi. Seperti halnya yang terjadi pada sejumlah Sekolah Dasar (SD), banyak yang mengalami kekeurangan tenaga pengajar pada sejumlah sekolah. “Untuk tingkat SMP dan SMA, ada yang kurang ada yang lebih,” tuturnya.

Solusi yang diambil sekarang ini hanya sebatas pada pemerataan beban kerja. Bagi tenaga pengajar, pemberlakuan pengaturan jam mengajar menjadi solusi alternatif. Demikian pula dengan tenaga kesehatan. Namun lain halnya dengan tenaga teknis lain yang tersebar di sejumlah SKPD. Pemerataan posisi tidak bisa dilakukan lantaran keahlian yang dibutuhkan tidak sesuai dengan tenaga yang tersedia.

Saat ini, BKD sedang melakukan finalisasi Angka Beban Kerja (ABK) untuk memetakan seberapa besar tingkat beban kerja pegawai. Dengan penghitungan ABK diketahui pula jumlah tingkat kebutuhan pada sejumlah formasi jabatan.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge