0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Bahas Cokro, Pemkot Tunggu Payung Hukum

Sidak Komisi II DPRD Klaten dan Pemkab di sumber air Umbul Ingas Cokro, Tulung, Klaten (Dok.Timlo.net/Indratno Eprilianto)

Solo – Pemkot Solo masih menunggu payung hukum yang mengatur besaran biaya pemanfaatan sumber air Cokro, Tulung, Klaten yang digunakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Solo. Payung hukum tersebut nantinya dijadikan sebagai dasar penarikan biaya sewa dari Pemkab Klaten kepada PDAM Solo.

Walikota Solo Hadi Rudyatmo menjelaskan, Pemkot masih menunggu surat resmi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) yang mengatur kewenangan Pemkab Klaten untuk menarik biaya pemanfaatan air Cokro. “Dalam Menyelesaiakan sebuah persoalan tidak gegabah. Kalau sudah ada penjelasan dari Pemprov dengan bukti hitam diatas putih yang dikirim ke pusat, mari kita duduk bersama untuk menyelesaikannya,” katanya kepada wartawan, Selasa (22/1).

Rudy, sapaan Walikota berdalih, sebenarnya tahun lalu Pemkot berniat membayar biaya pemanfaatan air Cokro pada Pemkab Klaten. Namun kala ada larangan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) lantaran tidak ada payung hukum yang jelas.

“Kalau sudah ada payung hukumnya ya ditaati. Kemarin mau dibayar tapi dari BPKP kan tidak memperbolehkan dulu karena belum ada payung hukum yang jelas,” jelasnya.

Sebelumnya, Pemkot bersikukuh tidak membayar biaya pemanfaatan air Cokro ke Pemkab Klaten karena Pemkot menilai masih ada perbedaan pandangan dengan Pemkab Klaten terkait status air Cokro. Pemkot Solo menilai, status air Cokro adalah air tanah. Sehingga yang berwewenang untuk menarik biaya pemanfaatan air adalah Pemprov Jateng.

Sementara Pemkab Klaten sendiri berpendapat bahwa status air Cokro adalah air permukaan, dan Pemkab Klaten berhak untuk menarik biaya peamnfaatan air Cokro ke PDAM Solo. Permasalahan tersebut berbuntut pada permintaan mediasi oleh Pemkot Solo pada Pemprov Jateng.

Dalam mediasi tersebut, Sekda Pemprov Jateng, Hadi Prabowo memutuskan bahwa air Cokro merupakan air tanah. Berdasar keputusan tersebut, Pemkab Klaten berwewenang untuk menarik biaya pemanfaatan air kepada PDAM Solo. Terkait besaran biaya yang ditetapkan, Pemkot Solo akan mengupayakan keringanan pada Pemkab Klaten.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge