0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Rakhmat: Eks RSBI Harus Mulai Berhemat

Plt Sekda Pemkot Solo, Rahmat Sutomo (dok.timlo.net/niza novita)

Solo — Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Solo merasa bimbang dan bingung dengan peryataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang memutusskan untuk iuran bulanan sekolah atau SPP di sekolah eks-Rintisan Sekolah Bertaraf Internasioanl (RSBI) harus tetap dibayar sampai tahun ajaran baru mendatang.

Kepala Disdikpora Solo Rakhmat Sutomo mengatakan, saat Mahkamah Konstitussi (MK) memutuskan membubarkan  RSBI, secara tidak langsung aturan yang ada berlaku di dalamnya juga terhapus. Rakhmat juga menjelaskan, sampai saat ini pihaknya belum menerima secara resmi tentang pernyataan Mendikbud. “Kami hanya memantau saja, tetap menunggu keputusan secara resmi dari Mendikbud saja,” katanya saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Selasa (22/1).

Sebelum surat edaran dari MK secara resmi turun, Rakhmat menghimbau kepada seluruh sekolah eks-RSBI untuk mulai melakukan tinjauan ulang tentang Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) dan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi tingginya biaya operasional.

“Untuk kegiatana-kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan belajar mengajar atau kegiatan yang menggandeng pihak ketiga agar tidak dilakukan. Untuk efisiensi anggaran,” katanya.

Sedangkan revisi RAKS diakui Rakhmat, seharusnya hari ini laporan dari sekolah sudah masuk ke Disdikpora. “Himbauan bagi sekolah untuk mengadakan management review sudah lama, dan hari ini laporan seharusnya sudah saya terima,” ungkapnya.

Tak hanya itu saja. Untuk beban biaya listrik yang berkaitan dengan operasional fasilitas juga harus diperhitungkan kembali. Dalam hal ini pihak sekolah harus melakukan penghematan, dengan membuat rencana redesain instalasi untuk penerangan dan tenaga listrik.

Pasalnya selama ini sekolah mendapat subsidi dari pemerintah kota untuk pembayaran listrik. “Subsidi listrik untuk sekolah sudah cukup, tapi kalau sekolah masih minta ke masyarakat artinya harus ada yang perlu dikaji di sekolah tersebut,” tegasnya.

Pasca dihapusnya RSBI kepercayaan masyarakat menjadi luntur, mengingat hal tersebut sebaiknya pihak sekolah harus memaparkan secara transparan kepada orang tua murid. “Jika terpaksa sekolah membutuhkan biaya tambahan karena penggunaan fasilitas, paparkan apa adanya yang menyebabkan adanya kenaikan biaya,” pungkasnya.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge