0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Kasus Cokro Akan Ditangani Mendagri?

Sidak Komisi II DPRD Klaten dan Pemkab di sumber air Umbul Ingas Cokro, Tulung, Klaten (Dok.Timlo.net/Indratno Eprilianto)

Solo – Proses mediasi antara Pemkot Solo dengan Pemkab Klaten terkait masalah pemanfaatan sumber air Cokro untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Solo belum membuahkan hasil. Pemkot berencana akan mengajukan permohonan mediasi antara dua wilayah tersebut ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) jika pembicaraan dua wilayah itu masih buntu.

Beberapa waktu lalu, Pemkot sudah mengirim surat permohonan mediasi ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) melalui Biro Kerjasama Provinsi. Namun hingga kini surat permohonan tersebut belum mendapatkan respon sama sekali.

Apalagi, pernyataan Gubernur Jateng Bibit Waluyo pekan lalu yang menyatakan bahwa Pemprov tidak akan mengurusi masalah Cokro sangat mengecewakan Pemkot. Langkah itu dinilai tidak tepat, sebab Pemprov mempunyai kewenangan untuk memediasi dua wilayah yang hingga kini masih mengalami kebuntuan.

“Saya menilai perbedaan (antara Pemkot Solo dan Pemkab Klaten-red) sudah sangat prinsip dan tidak bisa disatukan,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) kota Solo, Budhi Suharto kepada wartawan, Jumat (18/1).

Saat ini, Pemkot masih berharap pada Pemprov untuk bisa memediasi agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan secara win-win solution. “Ya saat ini kami masih berharap pada Gubernur, tidak cukup hanya dibilang selesaikan sendiri,” ungkapnya.

Ketika disinggung peran Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAD) untuk memediasi dua wilayah itu, Sekda merasa pesimis. Sebab, BKAD berada pada satu level dengan Pemkot ataupun Pemkab. “Kalau BKAD masih kurang,” tuturnya.

Jika upaya permohonan mediasi pada Pemprov sudah benar-benar buntu, salah satu alternatif yang diambil oleh Pemkot akan meminta Mendagri untuk membantu proses mediasi antar dua wilayah.

Sementara, Walikota Solo Hadi Rudyatmo menilai, saat ini pembicaraan masalah Cokro akan diintensifkan pada koordinasi dua Sekda, yakni Sekda Solo dengan Sekda Klaten. Jika memang sudah benar-benar buntu, langkah terakhir masalah tersebut akan dilimpahkan pada Mendagri.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge