0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Pilgub Jateng Dinilai Rawan Kecurangan

Ganjar Pranowo, Gubernur Jateng terpilih (dok.timlo.net/dhefi nugroho)

Solo — Wakil Ketua Komisi II DPR yang juga bakal calon gubernur (Bacagub) Jawa Tengah (Jateng) dari PDIP, Ganjar Pranowo meminta persoalan perbedaan data kependudukan yang nantinya akan dipakai sebagai dasar penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) Pilgub Jawa Tengah diselesaikan dulu. Penyesuaian data itu untuk mengantisipasi kecurangan saat Pilgub mendatang

Sebelumnya, terdapat selisih data kependudukan antara yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Daftar Penduduk Potensial Pemilih untuk keperluan Pilgub (DP4) dengan data Kementerian Dalam Negeri. DP4 yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyebutkan jumlah penduduk provinsi ini mencapai 39,29 juta jiwa. Adapun data Kementerian Dalam Negeri yang disampaikan dalam Data Agregat Kependudukan menyebutkan jumlah penduduk Jawa Tengah mencapai 32,57 juta jiwa. Padahal, data kependudukan tersebut akan dijadikan acuan dalam penyusunan daftar pemilih tetap Pilgub Jawa Tengah.

“Kami sudah dialog dengan Pemprov Jawa Tengah. Mereka mengatakan pemerintah pusat meminta data langsung ke kabupaten/kota tanpa melalui propinsi. Begitupun di propinsi mengambil data juga sendiri-sendiri ke kabupaten kota. Dari pengambilan data yang sendiri-sendiri itu, Pemprov  belum bisa menjelaskan kapan cutting off nya (batas akhir pendataan). Padahal cutting off ini penting, karena ini menjadi indikasi data berbeda-beda,” ujarnya kepada Timlo.net di Laweyan, Kamis malam (17/1).

Dikatakan, selain itu data yang online pun baru masuk 24 kabupaten dari 35 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jateng. “Dalam waktu seminggu ini, saya meminta pemda untuk meminta data ke masing-masing kabupaten kota untuk kemudian dicocokkan dengan data yang dari pusat. Berapa kelebihannya itu nanti bisa membereskan selisih yang 6,7 juta itu. Dengan diverifikasi dan disinkronisasi maka akan ketemu data yang sebenarnya,” terangnya.

Menurut Ganjar, jika verifikasi dan sinkronisasi data ini tidak dilakukan maka hal itu akan rawan terjadinya kecurangan. “Kalau data sebenarnya hanya 32 juta sementara yang dipakai nanti 39 juta, maka  sisanya yang  9 juta itu siapa yang akan memanfaatkan? Makanya kami beri waktu seminggu kepada Pemprov untuk menyerahkan data ke kami. Rabu depan (23/1) harapannya sudah masuk. Selain itu, kami juga akan memanggil Kemendagri,” urainya.

Lebih jauh, sebagai Bacagub, Ganjar mengaku tidak dapat  berbuat banyak soal perbedaan data itu. Namun, sebagai anggota DPR, dirnya  bisa melakukan upaya verifikasi bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk untuk kepentingan publik Jawa Tengah. “Lebih pada fungsi pengawasan. Dan kebetulan dilapori soal itu,” tukasnya.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge