0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Jamsostek Minta Perusahaan Tak Manipulasi Upah Pegawai

Kantor PT Jamsostek (Persero) Cabang Surakarta (Dok. Timlo.net/Andi Penowo)

Solo — PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Cabang Surakarta meminta perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah ini, tidak melakukan manipulasi atas laporan upah pegawai yang menjadi peserta asuransi. Mengingat hampir 80 persen perusahaan diketahui tidak melaporkan besaran upah pegawai dengan sebenarnya, bahkan cenderung di bawah standar upah minimum kota/kabupaten (UMK).

Pimpinan PT Jamsostek (Persero) Cabang Surakarta, Arief Budiman, menyatakan menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk menyampaikan data dengan sebenarnya. Terlebih penyampaian laporan upah pegawai sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan program Jamsostek.

“Perusahaan harus melaporkan yang sebenarnya. Kami pun akan membantu mereka, kami ingatkan ke perusahaan-perusahaan agar melaporkan upah karyawan dengan sebenarnya,” tegas Arief, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Rabu (16/1).

Sejauh ini tercatat ada sekira 1800 perusahaan yang beroperasi di wilayah kerja PT Jamsostek (Persero) Cabang Surakarta dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 56 ribu orang. Dari jumlah itu, hampir 80 persen di antaranya tidak melaporkan besaran upah pegawai dengan sebenarnya. Mayoritas didominasi perusahaan tekstil dan produk tekstil.

Ditemui terpisah, Kepala Bidang Pengawasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Solo, Amiruddin, mengungkapkan selama 2012 tercatat ada lebih dari 150 kasus pelanggaran Jamsostek. Selain masalah penunggakan pembayaran, perusahaan juga tidak melaporkan upah pegawai dengan sebenarnya.

Adapun untuk penanganan kasusnya sendiri, dinas tetap perlu melihat situasi dan kondisi perusahaan. Jika memang karyawan tidak keberatan dengan sikap perusahaan atas pelaporan upah, Dinsosnakertrans jelas tidak bisa berbuat banyak. Namun, jika perusahaan terbukti secara nyata melakukan pelanggaran atas Undang-undang, maka sanksi pidanapun akan dikenakan.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge