0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Data Jamkesmas Amburadul, DPRD Usulkan Verifikasi 6 Bulanan

Ketua DPRD Kota Surakarta, YF Sukasno (Dok.Timlo.net/daryono)

Solo – Kisruh data Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) 2013 dimana sebanyk 144 PNS mendapat kartu Jamkesmas mengundang reaksi kalangan DPRD Solo. DPRD menyarankan pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) yang hanya tiga tahun sekali dilakukan verifikasi ulang setiap enam bulan sekali.

“Ya kalau ada PNS yang menerima Jamkesmas, yang salah bukan PNS nya. Yang salah adalah yang mendata yaitu BPS. Seharusnya petugas pendata lebih aktif dengan melakukan pendataan. Harusnya saat pendataan petugas menanyakan, pekerjaaannya apa? Kalau kemudian dijawab PNS, ya mestinya oleh petugas itu tidak dikategorikan keluarga miskin,” ujar Ketua DPRD Solo, YF Sukasno kepada Timlo.net, Selasa (15/1).

Sukasno juga mempertanyakan sejauh mana pelibatan RT dalam pendataan tersebut. “Kalau BPS selama ini mengatakan melibatkan RT dalam pendataan, pelibatannya sejauh mana? Biasanya kan ya hanya kulonuwun saja. Mestinya kalau dilibatkan, ya tetek bengeknya juga harus sampai. Kalau sampai pasti datanya bagus,” terangnya.

Menurutnya, pendataa BPS yang dilakukan tiga tahun sekali mempunya sisi kelemahan. “Bisa saja yang tiga bulan lalu, saat didata, dalam kondisi miskin, kemudian beberapa bulan kemudian ndedel menjadi orang kaya,” ujarnya.

Untuk itu, Sukasno menyarankan pendataan oleh BPS dilakukan verifikasi ulang setiap enam bulan. Verifikasi itu untuk mencocokkan kembali data yang ada dengan kondisi yang ada. “Idealnya ada verifikasi ulang. Kalau soal anggaran, ya semestinya BPS daerah menyampaikan kejadian di lapangan ke BPS Pusat,” tukasnya.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge