0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Weleh, Tunggakan PBB Pak Bayan Sampai Rp 2 Miliar

Sragen – Sebanyak 42 orang dari jumlah 43 petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di 6 kelurahan dan 2 desa Kecamatan Sragen, berkumpul di Kantor Kecamatan Sragen, Selasa (15/1). Mereka yang rata-rata menjabat sebagai kepala lingkungan (Kaling) dan Bayan tersebut dimintai keterangan soal pungutan PBB oleh tim penanganan tunggakan PBB Kabupaten Sragen.

Tidak tanggung-tanggung. Dari pertemuan itu diperoleh kepastian bahwa tunggakan PBB di Kecamatan Sragen adalah sekitar Rp 2 miliar. Namun tunggakan sebesar itu tidak semuanya dibawa oleh Kaling dan Bayan, sebagian juga ada yang masih dibawa oleh wajib pajak (WP) yang belum membayar selama 10 tahun. Untuk itu para Kaling dan Bayan dikumpulkan untuk dimintai keterangan perihal pungutan PBB sejak  tahun 2002 hingga 2012.

Salah satu Kaling Kelurahan Beloran, Prihanto (55), mengaku mempunyai tunggakan  PBB sebesar Rp 16.662.953 pada 2010 dan sebesar Rp 23.300.092 pada tahun 2011 serta  Rp 35.142.415 pada 2012. Namun dia mengaku tidak khawatir dan siap memberikan penjelasan kepada tim penanganan tunggakan PBB Kabupaten Sragen.

Prihanto juga mengaku sama sekali tidak menggunakan uang PBB. Tunggakan terjadi karena banyak WP yang belum membayar. Akibatnya dirinya juga belum bisa menyetorkan PBB kepada BKK Kecamatan. “Saya tidak menggunakan uang PBB. Tunggakan terjadi karena WP belum membayar, sehingga saya belum bisa setor ke BKK kecamatan,” kata Prihanto kepada wartawan.

Sementara itu Kepala Bidang PBB, Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sragen, Harianto Sapoetro, menjelaskan, tunggakan pungutan pembayaran PBB di Kecamatan Sragen lebih komplek dibanding wilayah lain. Seperti; Kecamatan Masaran, Sidoharjo, Gemolong dan Kalijambe.

Hal itu disebabkan karena tunggakan di Kecamatan Sragen tidak hanya karena uang pembayaran PBB digunakan petugas pemungut tetapi masih banyak WP yang belum membayar selama bertahun-tahun. “Memang ada juga pembayaran PBB yang disalahgunakan petugas pemungut,  tapi kecil,” kata Harianto.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge