0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Petani Tembakau Klaten Tolak Bayar Pajak

Petani tembakau di Klaten sedang mengemasi hasil produksi pertaniannya (Dok.Timlo.net/Indratno Eprilianto)

Klaten – Ribuan petani tembakau di Kabupaten Klaten menyatakan menolak membayar pajak menyusul disahkannya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan menjadi PP oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Demikian diungkapkan pengurus Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Klaten Sumardjo kepada wartawan, Senin (14/1). Menurutnya, PP tersebut akan mengancam keberlangsungan mata pencaharian petani tembakau di Indonesia.

“Sejak awal, petani tembakau, melalui APTI, telah menyampaikan aspirasi penolakan terhadap pengesahan RPP. Namun kenyataanya apa yang kami sampaikan tidak didengar oleh pemerintah,” tandas Sumardjo.

Sumardjo mengatakan, RPP yang disahkan menjadi PP oleh Presiden SBY pada Desember lalu isinya sangat mengebiri petani tembakau. Dalam PP tersebut keberadaan lahan produksi tembakau akan dibatasi.

“Selain itu ada anjuran agar tembakau yang dihasilkan mengandung nikotin yang rendah. Syarat yang ketat dalam PP itu tentu akan membuat petani merasa terkekang,” ujar Sumardjo.

Dengan aturan ini, kata dia, petani juga tidak dapat bebas menjual produksi tembakau. Terpaksa mereka akan melakukan kemitraan yang bekerjasama dengan perusahaan rokok.

“Padahak selama ini banyak petani yang bisa mandiri. Yaitu memproduksi sendiri, terus mencari peluang pasar sendiri. Sehingga keuntungan yang dihasilkan lebih banyak dibandingkan dengan menjalin kemitraan,” urainya.

Sumardjo mengatakan, dampak dari kondisi itu petani menyatakan menolak untuk membayar pajak dan berpartisipasi dalam kegiatan politik. Sikap ini diambil sebagai akumulasi kekecewaan petani tembakau terhadap wakil mereka yang duduk di DPRD, DPR dan pemerintah.

“Kami sangat kecewa. Percuma punya wakil rakyat tapi tidak membawa aspirasi rakyat kecil,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Kelompok Petani Tembakau Sata Mitra Utama Klaten, Joko Lasono, menilai PP yang baru tersebut menandakan bahwa pemerintah tidak lagi peduli terhadap petani tembakau. Menurutnya, PP itu dianggap lebih banyak  menguntungkan pihak asing.

“Dengan adanya PP yang baru maka dikhawatirkan stok tembakau lama-lama akan menyusut. Sebab petani tembakau semakin lama akan berkurang,” ujar Joko.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge