0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Aturan Iklan Produk Tembakau Bikin Galau

(Ilustrasi) Papan reklame di Kota Solo (Dok. Timlo.net/Andi Penowo)

Solo — Regulasi yang mengatur iklan produk tembakau telah membuat kalangan pelaku jasa periklanan merasa galau. Pasalnya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan dinilai berpotensi menggerus pendapatan.

Dengan adanya PP itu, diakui Ketua Asosiasi Perusahaan dan Praktisi Periklanan Solo (Asppro), M Qoyim, nantinya pelaku jasa periklanan tidak akan leluasa lagi menggarap usahanya. Praktis kondisi tersebut bakal memengaruhi pendapatan biro iklan.

Salah satu pasal yang membatasi gerak pelaku jasa periklanan, yakni pasal 28 pada PP Nomor 109 Tahun 2012. Di sini disebutkan, iklan produk tembakau di media cetak wajib memenuhi empat ketentuan.

Dalam hal ini, selain tidak diletakkan di sampul depan dan/atau belakang media cetak juga tidak diletakkan berdekatan dengan iklan makanan dan minuman. Di sisi lain, luas kolom iklan tidak memenuhi seluruh halaman, serta tidak dimuat di media cetak untuk anak, remaja dan wanita.

“Ini jadi bahan kajian yang mendalam, terutama untuk industri media cetak. Sebab, ini akan mengurangi omzet biro iklan tersebut, terutama yang punya klien produk tembakau,” kata Qoyim kepada wartawan, di salah satu rumah makan di kawasan Jl Samanhudi, Senin (14/1).

Terkait terbitnya PP yang rencananya akan mulai diberlakukan 12 bulan mendatang itu, Ketua Bidang Media Outdoor Asppro, Ginda Ferachtriawan, mengatakan selain akan memengaruhi industri media cetak juga bakal berdampak pada iklan media outdoor alias luar ruang. Terlebih sekira 70 persen hingga 80 persen iklan outdoor merupakan iklan produk rokok.

Dalam PP tersebut diatur tentang penerapan iklan di media luar ruang yang harus memenuhi beberapa ketentuan. Di antaranya tidak diletakkan di kawasan tanpa rokok, tidak diletakkan di jalan utama atau protokol, harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang. Serta tidak boleh melebihi ukuran 72 meter persegi.

“Kalau ini diberlakukan potensi yang hilang bisa mencapai Rp 1,5 miliar. Ini hanya dari retribusi saja belum termasuk pajaknya,” pungkas Ginda.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge