0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Sidang Perusakan Kafe di Masaran

TPM Keberatan Ustadz Kholik Disebut Tokoh Utama

Sidang perusakan kafe di Masaran yang digelar di Pengadilan Negeri Sragen, Senin (14/1). (dok.timlo.net/agung)

Sragen —  Tim penasehat hukum terdakwa kasus perusakan kafe di Desa Krikilan, Kecamatan Masaran, Sragen menilai dakwaan yang disampaikan jaksa penuntut umum (JPU) tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan dengan agenda pembacaan eksepsi di Pengadian Negeri (PN) Sragen, Senin (14/1).

Dalam sidang kali ini, persidangan dibagi menjadi tiga. Majelis hakim yang diketuai Purnomo Hadiyarto, pertama memimpin sidang dengan terdakwa Ustadz Kholik Hasyim al Hasyim As’ari (49) dalam berkas tersendiri, namun masih dalam satu ruangan. Setelah selesai sidang dilanjutkan dengan pembacaan eksepsi kelima terdakwa lainnya, yaitu Dita Wisnu Wardana al Tsabit bin Wakijo (23), Al Fatah Pamuko Negoro (26), Ahmad Usman al Galih (19), Warsono al Tolkah (25), dan Yuskarman (28).

Sedangkan khusus untuk terdakwa Ibd (16), persidangan dilakukan dalam ruang terpisah dan berkas tersendiri, mengingat terdakwa Ibd adalah masih di bawah umur.

Salah satu penasehat hukum keenam terdakwa yang tergabung dalam Tim Pengacara Muslim (TPM) Jawa Tengah, Mohammad Saifuddin menyatakan keberatannya karena Ustadz Kholik Hasyim didakwa sebagai pengendali massa dan berkasnya dipisah dengan terdakwa lainnya.

“Harusnya berkas tidak perlu dipisah. Abdul Kholik dianggap sebagai tokoh utama padahal dia hanya diajak. Selain itu dalam dakwaan tercantum mereka melakukan perbuatan bersama-sama. Faktanya Abdul Kholik tidak ikut merusak tapi hanya menunggu di luar,” kata Saifuddin kepada wartawan usai persidangan.

Selain Saifuddin, Ustadz Kholik Hasyim juga didampingi anggota TPM lainnya yaitu Anies Prijo Ansharie, Juriyanto dan Ahmad Zulkifli.

Dalam sidang sebelumnya, JPU mendakwa Abdul Kholik Hasyim dan lima terdakwa lainnya  dengan menggunakan pasal 170 (1) KUHP tentang Perusakan dan Pasal 2 ayat 1 UU No.12/Drt/1951 tentang Teror. Ancaman hukuman perusakan maksimal lima tahun dan UU darurat dengan ancaman maksimal 10 tahun.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge