0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

RSBI Dibubarkan, Kepala SMPN 1 Solo Tak Kaget

Kepala SMPN 1 Solo, Dra Sri Suwartinah MPd (dok.timlo.net/niza novita)

Solo — Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapuskan pasal dalam Undang-undang Sisdiknas yang mengatur Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), tak menimbulkan kekhawatiran bagi sejumlah sekolah berlabel RSBI di Kota Solo. Penghapusan tersebut tidak mematahkan niat sekolah tersebut untuk bertahan.

Kepala SMPN 1 Solo, Dra Sri Suwartinah MPd, mengatakan, keputusan MK yang membubarkan RSBI tidak berpengaruh terhadap keberlangsungan SMPN 1 Solo. Menurutnya, adanya label RSBI ataupun tidak, kualitas dan minat masyarakat terhadap SMPN 1 Solo tak akan berkurang.

“Kita tidak merasa menjadi korban, secara mental kita sudah persiapkan, jadi tidak kaget. Keputusan itu kan belum dibarengi adanya kesepakatan hitam di atas putih. Jadi kita tak perlu khawatir,” ungkap Dra Sri Suwartinah MPd kepada awak media saat di temui di ruang kerjanya, Rabu (9/1).

Terkait larangan pungutan biaya pendidikan pada sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) RI No 60 tahun 2011, Sri Suwartinah menjelaskan, pihaknya akan mengurangi fasilitas yang ada, seperti halnya tidak menggunakan AC di kelas.

”Kalau kita tidak melakukan pungutan, orangtua siswa malah tidak mau. Mereka akan tetap memaksa memberikan (sumbangan ke sekolah) demi kenyamanan dan fasilitas terbaik untuk anaknya,”paparnya.

Sumbangan Pembangunan Pendidikan (SPP) untuk tiap siswa, Sri mengaku tidak dipatok berapa besarannya. Akan tetapi SPP yang diberlakukan tiap bulan bersifat sumbangan dengan nominal tertinggi tahun ini Rp 350 ribu per siswa.

Hal senda juga disampaikan Hariadi Giarso SPd, Kepala SMP N 4 Solo. Meski dirinya akan menerima keputusan MK dengan arif dan bijaksana, namun Hariadi mengkhawatirkan nama-nama sekolah negeri di Solo akan kalah bersaing dengan sekolah swasta yang juga memiliki kualitas standar dan mutu pendidikan yang lebih baik.

“Kita tidak akan mengurangi apa yang sudah menjadi standar mutu kualitas sekolah kami. Seperti halnya fasilitas dan programnya. Proses kegiatan belajar mengajar akan tetap berjalan seperti biasanya,” katanya.

Fasilitas dari 27 kelas yang ada di SMP N 4 sama dengan sekolah RSBI yang lain, di antaranya tersedianya fasilitas LCD, CCTV tiap kelas, AC, dan komputer sebagai syarat mutlak pembelajaran. Selama ini sekolah RSBI mendapatkan dana tetap bantuan penjaminan mutu dari pusat senilai Rp 200 juta dan dari Provinsi sebesar Rp 250 juta.

Dana bantuan tersebut dipergunakan untuk pengembangan 8 standar menuju Indikator Kinerja Kunci Tambahan (IKKT) di antaranya metode RSBI pengembangan dari adopsi di negara maju, pemanfaatan Informasi Teknologi (IT), peningkatan SDM dan sarana prasarana.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge