0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

DPRD Solo Dukung Pembubaran RSBI

Abdul Ghofar Ismail (Dok.Timlo.net/daryono)

Solo —  Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membubarkan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) mendapat dukungan DPRD Solo. Kalangan dewan menilai keberadaan RSBI terkesan latah dan dipaksakan.

Menurut kalangan legislatif, sudah selayaknya sistem RSBI dihapus. Pendapat tersebut bukan hanya didasarkan pada konsep yang tidak begitu jelas dan beban anggaran yang sangat besar. Bahkan, wakil rakyat menegaskan jika desakan pembuabaran itu sudah disampaikan sejak 2011 lalu.

“Kami sudah menyampaikan hal itu saat evaluasi program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di SMP N 1 Solo 2011 lalu. Kami menilai jika keberadaan RSBI harus dianalisa ulang,” kata Sekretaris Komisi IV DPRD Solo, Abdul Ghofar Ismail kepada Timlo.net, Rabu (9/1).

Dikatakan dia, RSBI dirasa wujud kelatahan pemerintah di bidang pendidikan. Hal ini diindikasikan dengan “pemaksaan” untuk meningkatkan kualitas sekolah yang bersangkutan. Padahal, menurut politisi PKS itu, semua harus berjalan alamiah dan tidak boleh dipaksakan. “Kalau sisi latahnya terlihat pada penganggarannya. Sekarang ini, hampir semua sekolah ingin berubah menjadi RSBI. Ya karena RSBI mendapatkan alokasi yang cukup besar,” ujarnya.

Padahal, untuk menjadi RSBI, ada sejumlah tahapan dan persyaratan yang harus dilalui. Tidak semua sekolah memenuhi semuanya, namun memaksakan diri untuk mencapai level itu. “Kalau memang harus ada RSBI, ya biar itu terjadi secara smooth,” katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Solo, Muhammad Rodhi. Menurutnya, APBN sangat terbebani atas keberadaan RSBI. Pasalnya, 20 persen APBN dialokasikan ke bidang pendidikan, terutama RSBI. Hanya saja, hingga saat ini belum memberikan bukti. “Itu (RSBI) tidak perlu dilanjutkan. Ketika MK memutuskan untuk membubarkan RSBI, kami dukung itu. Ya bayangkan saja 20 persen APBN masuk ke RSBI, tapi kualitas sekolah juga seperti itu,” ujar Rodhi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Solo lainnya, Supriyanto menyebut, bukan hanya APBN yang terbebani, tapi juga orangtua siswa. Pasalnya, sumbangan di RSBI jauh melebihi biaya yang harus dikeluarkan di sekolah reguler. “Bantuan untuk RSBI langsung dikucurkan oleh Pusat, dalam hal ini lewat APBN. APBD tidak mendapatkan beban dari pembentukan RSBI. Ya tapi justru orangtua siswa yang merasa keberatan dengan nominal yang harus dikeluarkan untuk membiayai sekolah anaknya,” kata Supriyanto.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge