0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Terendam Banjir, Petani Klaten Minta Bantuan Benih dan Bebas PBB

Pertanian di wilayah Klaten terendam banjir (Dok.Timlo.net/Indratno Eprilianto)

Klaten – Petani di wilayah Kabupaten Klaten meminta kepada Pemkab setempat untuk memberikan bantuan benih padi menyusul gagal panen akibat terendam banjir dalam beberapa hari terakhir. Selain benih, petani juga minta dibebaskan dari pajak bumi dan bangunan (PBB).

“Banjir telah merendam tanaman padi sejak guyuran hujan deras beberapa hari terakhir. Akibatnya kami mengalami gagal panen karena tanaman padi rusak,” ujar Mulyono (65) petani asal Desa Ringinputih, Kecamatan Karangdowo, Klaten, Selasa (8/1).

Akibat peristiwa itu, Mulyono mengaku mengalami kerugian hingga Rp 1 jutaan lantaran dua petak sawahnya telah terendam banjir. Tanaman padi yang diharapkan tumbuh subur kini telah rusak.

“Tidak mungkin bisa panen karena seluruh tanaman padi sudah membusuk akibat terendam banjir berhari-hari. Untuk itu saya meminta ada kepedulian dari pemerintah untuk membantu banih yang baru,” ujar Mulyono.

Senada juga diungkapkan Tukimin (50), petani asal Desa Kragilan, Kecamatan Gantiwarno, Klaten. Banjir telah merendam tanaman padi miliknya yang masih berusia satu bulan.

“Kami hanya bisa pasrah atas kondisi tanaman padi yang rusak. Sebab dipastikan akan mengalami gagal panen. Satu-satunya agar petani bangkit yakni dibantu dengan benih padi,” ujarnya.

Kepala Desa Kragilan, Bambang Samiyo, mengatakan pihaknya berulangkali mendapat keluhan dari para petani atas kondisi pertanian di wilayahnya. Setidaknya ada dua permintaan dari petani, yakni bantuan benih padi dan pembebasan PBB.

“Petani mengeluh akibat gagal panen pada musim penghujan ini membuat mereka tak bisa lagi mendapatkan penghasilan. Hal itu berdampak pada keberatan petani untuk membayar PBB,” ujar Bambang Samiyo.

Pihaknya berharap ada perhatian dari Pemkab Klaten atas dilema yang dirasakan kalangan petani. Petani tak bisa lagi berharap banyak untuk bangkit lantaran tak memiliki talangan modal untuk membeli bibit baru.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Klaten, Sunarno, mengatakan pembebasan PBB sangat tergantung pada tingkat kegagalan panen yang dialami masing-masing petani.

“Pembebasan PBB itu bisa saja dilakukan asal penyebab gagal panennya jelas. Untuk itu kami minta kepada petani untuk segera mengajukan pembebaan PBB itu ke pak Bupati,” ujarnya.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge