0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Antisipasi Banjir Kota, DPU Diminta Awasi Penutupan Drainase

Proyek drainase (Dok.Timlo.net)

Solo —  Kalangan DPRD Solo meminta Dinas Pekerjaan Umum (DPU) untuk melakukan pengawasan drainase. Pengawasan drainase itu dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya banjir di wilayah kota.

Ketua DPRD Solo YF Sukasno mengatakan sebenarnya telah ada aturan berupa perda bangunan yang mengatur tentang drainase. “Aturan tentang penutupan drainse itu ada. Saat pembangunan ada perijinan yang harus dipenuhi. Biasannya saat perijinan, aturan drainasenya sudah sesuai, hanya saja kemudian dalam prakteknya banyak yang tidak sesuai dengan perijian semula,” ujarnya kepada Timlo.net, Senin (7/1).

Ketidakpatuhan masyarakat terkait penutupan drinase ini, lanjut Sukasno, karena masyarakat tidak berpikir dampak penutupan drainse secara luas. “Masyarakat kurang memikirkan kepentingan bersama. Misalkan aturannya drainase tidak boleh ditutup. Pada prakteknya kemudian ditutup dengan alasan mobil tidak bisa masuk , biar mulus dan alasan lainnya yang bersifat pribadi,” beber Sukasno.

Dengan penutupan drainase yang tidak sesuai perijinan itu, lanjut Sukasno, bisa berdampak terhadap banjir di wilayah kota. “Jadi, DPU perlu melakukan pengawasan terkait aturan drainase itu saat pelaksanaan pembangunan di Kota Solo,” ujarnya.

Disinggung soal banjir yang melanda daerah bantaran, politisi PDIP ini mengatakan bahwa Solo secara geografis akan sulit terlepas dari persoalan banjir. “Sejak jaman Belanda sudah ada pembuatan tanggul dan pintu air. Artinya ancaman banjir sudah dipikirkan sejak jaman Belanda. Saya kira Solo sulit terlepas dari banjir. Yang bisa dilakukan yaitu meminimalisir korban banjir dengan jalan relokasi,” terangnya.

Sementara, Kepala DPU Solo Agus Djoko Witiarso mengatakan, saat ini telah ada perda pemakaian aset daerah yang mengatur persoalan drainase. “Perda itu sudah diberlakukan dan kami telah membuat teguran kepada yang melanggar. Namun, saat ini masih dalam tahap inventarisasi bangunan, terutama yang menutup saluran primer dan sekunder,” urainya.

Inventarisasi bangunan itu, kata Agus, untuk melihat bangunan mana yang sudah mengantongi ijin penutupan drainase dan mana yang belum. “Jika belum tentu akan kami beri teguran,” ungkapnya.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge