0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Meski 2 Tahun Tak Diambil,

Dana Hibah Keraton Tetap Dianggarkan Tahun Ini

Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat (timlo.net - dhefi)

Solo – Dana hibah bantuan keraton Kasunanan tetap dipasang di APBD 2013 dengan nilai yang sama. Meski, selama kurun waktu 2 tahun terakhir, pihak keraton tidak mengambil anggaran hibah yang telah disediakan.

Dana hibah yang disediakan kepada keraton di tahun 2012 akhirnya masuk Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA). “Tahun ini anggaran yang dipasang masih tetap atau sama dengan tahun lalu, yakni Rp. 300 juta,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) kota Solo Budhi Suharto kepada wartawan, Sabtu (5/1).

Dana hibah yang bersumber dari APBD kota Solo digunakan sebagai biaya operasional, seperti biaya penggunaan air bersih, listrik dan sebagainya. Disatu sisi, meski Tarif Dasar Listrik (TDL) naik 15 persen, dana hibah yang dialokasikan tidak ikut naik. “Anggarannya tetap,” ungkapnya.

Sebenarnya, Pemkot telah memberikan batas waktu pengajuan proposal hibah kepada pihak keraton sampai dengan 20 Desember lalu. Namun karena sampai batas waktu yang ditentukan tidak ada partisipasi aktif dari keraton, akhirnya dana hibah tidak bisa dicairkan.

Sekda menilai, selama ini masih ada dualisme di dalam tubuh keraton. Kalangan yang seharusnya memiliki legitimate power, yakni Paku Buwono XIII Hangabehi terkesan pasif, meski telah memberikan mandat kepada GPH Benowo untuk mengirim proposal pengajuan dana hibah.

Sementara kalangan lain, yang dikenal dengan Lembaga Adat keraton mendesak Pemkot segera mencairkan hibah keraton. Padahal selama ini posisi kalangan Lembaga Adat dianggap berseberangan dengan Hangabehi. Menurut Sekda, dalam pencairan anggaran hibah harus dilakukan langsung oleh raja atau kerabat yang mendapatkan mandat dari raja.

Tidak cairnya anggaran hibah keraton menurutnya bukan merupakan ketidak pedulian Pemkot pada keraton. Hanya, mekanisme pencairan dana hibah mengharuskan raja selaku penguasa aset keraton menandatangani surat pertanggung jawaban (SPj) secara langsung.

“Bukan kami tidak peduli. Tapi jangan dipaksa harus memberikan toleransi yang bertentangan dengan ketentuan,” ungkapnya.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge