0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Oknum Perangkat Desa Diduga Selewengkan Setoran PBB

Ardi anggota SPPD - Mantan Kepala Desa Gentan Sudadyo (tengah) (Dok.Timlo.net/ Sahid B Susanto)

Sukoharjo — Sejumlah warga Desa Gentan, Kecamatan Bendosari, Sukoharjo mencium adanya penyelewengan dana setoran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan sejumlah program oleh oknum perangkat desa setempat.

Warga yang mengatasnamakan Solidaritas Peduli Pemerintah Desa (SPPD) tersebut, membeberkan indikasi penyelewengan dana yang dilakukan 2 oknum perangkat desa. Dugaan itu di antaranya penggelapan dana setoran PBB sejak tahun 2007 hingga 2012, penggelapan bagi hasil penanaman jagung, pungutan Darmo Tirto dan pemberian Raskin (beras untuk rakyat miskin) serta Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) yang tidak tepat sasaran.

Salah satu warga Gentan yang juga sebagai anggota SPPD, Ardi mengungkapkan, warga yang mencium adanya penyelewengan oleh oknum perangkat desa tersebut sudah akan menggelar demo di desa setempat. Namun niat tersebut urung dilakukan demi terciptanya kondusifitas di Desa Gentan pasca Pilkades yang digelar 3 Desember lalu.

“Kasus ini sudah lama sekali. Sejak tahun 2007 hingga sekarang. Jika diakumulasikan selama 5 tahun dana setoran PBB yang diselewengkan sekitar Rp 125 juta. Sebenarnya yang bersangkutan juga sudah di panggil terus oleh pihak Kecamatan. Tapi hingga sekarang kondisinya masih tetap sama. Kami berniat akan melaporkan ke Inspektorat dan Kejaksaan,” ujar Ardi, kemarin.

Ardi menjelaskan, dugaan penyelewengan tersebut dilakukan oleh 2 oknum perangkat desa, yakni Sartono (Ulu-ulu) dan Sudadi (Kadus Kebayanan III). Dugaan penggelapan setoran PBB dilakukan oleh Sudadi, karena notabenenya merupakan pemungut pajak di Desa Gentan.

Sementara Sartono, bertanggung jawab atas penyimpangan proyek penanaman jagung tahun 2011, yang merupakan dana dari pihak swasta. Warga yang seharusnya mendapatkan bagi hasil dari panen jagung karena lahan dan tenaga yang digunakan, tidak mendapatkannya. Selain itu Raskin dan jamkesmas yang tidak tepat sasaran, serta pungutan Darmo Tirto yang diserahkan petani setiap kali panen sebanyak Rp 200 ribu per hektar, juga tidak dapat dipertanggung jawabkan.

“Kami ingin inspektorat dan Bupati mengetahui kasus ini. Dan segera memeriksa yang bersangkutan. Hal ini agar Desa Gentan bersih dari oknum yang merugikan rakyat,” tegas Ardi.

Pada kesempatan itu, SPPD juga mengajak mantan Kepala Desa Gentan Bendosari, Sudadyo, untuk turut serta dikonfirmasi. Sudadyo membenarkan informasi yang dibeberkan oleh SPPD. Bahkan ia mengaku sudah beberapa kali mencoba mengingatkan,  menjembatani dan menanyakan kepada perangkat yang bersangkutan namun tidak digubris.

“Memang benar apa yang dikatakan warga ini. Saya sudah pernah mengingatkan, bahkan menjembatani untuk menanyakan hal itu kepada uang bersangkutan. Namun tidak di gubris. Kami tidak berani lagi mengusut lebih jauh karena perangkat ini dekat dengan Bupati,” ujar Sudadyo.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge