0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Pembangunan Pasar Depok Tahap III Terkendala Makam

Jajaran Komisi III DPRD Surakarta tengah Sidak ke pembangunan Pasar Depok, Senin (3/9) (dok.timlo.net/daryono)

Solo —  Pembangunan lanjutan Pasar Depok sisi barat senilai Rp 700 juta yang bakal dilakukan tahun ini (2013) terancam terkendala proses pemindahan makam dan penghapusan aset Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP).

Pasalnya, hal ini pula yang menyebabkan kotraktor pembangunan Pasar Depok yaitu PT Adi Nugraha Konstruksindo diputus kontraknya dalam pembangunan Pasar Depok tahap II, akhir Desember 2012 lalu. Kontraktor tersebut mengalami keterlambatan pembangunan karena masalah non teknis, yakni penebangan pohon dan penghapusan aset sebuah bangunan Kantor DKP di lokasi pembangunan pasar. Atas keterlambatan itu, Pemkot kemudian memutuskan kontrak pembangunan itu.

Kini, hal tersebut masih menjadi kendala kelanjutan pembangunan Pasar Depok tahap III dimana bekas makam yang dibongkar akan segera dibangun. Sementara, taman tersebut merupakan lahan bekas makam dan kantor DKP. “Kami tidak bisa masuk ke sana karena itu kewenangan dari DKP. Padahal, Januari, minggu kedua kami sudah siap melelangkan pembangunan taman itu. Kami harap pengalaman 2012 seperti pemutusan kontrak tidak terulang lagi,” kata Kepala Dinas Pengelola Pasar (DPP) Solo, Subagiyo dalam rapat kerja dengan Komisi III DPRD Solo, Kamis (3/1).

Subagiyo mengharapkan, SKPD yang bersangkutan segera menyelesaikan penghapusan aset tersebut. “DPP juga akan menjalin komunikasi dengan DKP untuk menyelesaikan masalah non teknis itu,” ujarnya.

Sementara, Ketua Komisi III DPRD Solo, Honda Hendarto menegaskan, pembongkaran makam dan penghapusan aset DKP harus segera diselesaikan. Itu kan menggunakan anggaran 2012, kenapa juga sampai sekarang belum selesai? Kok bisa hal itu terjadi? Jujur, kami tidak tahu karena DKP bukan counterpart kami,” tukasnya.

Honda menambahkan, pihaknya tidak ingin kejadian di 2012 yang menyebabkan pemutusan kontrak karena non teknis terulang. “Segera kami panggil DKP untuk klarifikasi hal tersebut,” ujarnya.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge