0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Taufiq: Pemkot Perlu Revisi Perijinan IMB

Urai Kemacetan, Solo Perlu Taman Parkir

Kemacetan di Solo (dok.timlo.net/irawan mintorogo)

Solo — Kemacetan lalulintas di Kota Solo belakangan ini mulai dikeluhkan banyak warga. “Hampir setiap sore sekitar pukul 16.00 – 18.00 WIB, apalagi kalau hujan, jalan dari Banjarsari arah ke Ngemplak macet parah,” kata Rindra (17), warga Perumnas Mojosongo, Jebres.

Kemacetan juga terjadi di sejumlah ruas jalan di Kota Bengawan. “Banyak orang menuding dan mengkambinghitamkan biang kemacetan di Solo adalah ditutupnya akses ke Makam Haji karena dibangun under pass. Pendapat itu, tidak sepenuhnya benar, sebab macet di depan Stasiun Purwosari hingga depan Korem sudah terjadi sejak dahulu, jauh sebelum under passdibuat. Begitu pula, kemacetan di depan Balaikota hingga Pegadaian Kepatihan. Juga kemacetan di depan Rumah Sakit Dr Moewardi. Kemacetan juga terjadi di depan Gedung Nikmat Rasa Laweyan,” ungkap Muhammad Taufiq SH MH, advokat di Solo, Kamis (3/1).

Melalui rilis yang diterima Timlo.net, M Taufiq menyebutkan, ada fakta lain bahwa kemacetan di Solo karena banyak bangunan beralih fungsi dan juga tidak berfungsinya trotoar dan jalur lambat. “Kemacetan yang terjadi hampir di semua ruas jalan sebenarnya buah dari tidak tegasnya Pemkot dan tidak disiplinnya warga. Pemkot dengan mudah memberikan ijin mendirikan bangunan (IMB) kepada rumah dan tanah yang sejatinya tidak layak untuk gedung pertemuan atau hotel, karena luasnya sangat sempit dan tidak memiliki area parkir,” ujarnya.

M Taufiq antara lain menunjukkan, Gedung Nikmat Rasa yang memanfaatkan Jl Dr Rajiman untuk tempat parkir, Pose inn di Jl Gajah Mada, Hotel Lampion di Dr Rajiman, Fave Hotel di Adi Sucipto yang malah tidak memiliki tempat parkir yang layak. “Di Purwosari lebih ironis. Ada show room sepeda motor yang menggunakan trotoar dan jalur lambat untuk parkir,” bebernya.

Untuk mengatsi kemacetan di Solo, M Taufiq menyarankan Pemkot Surakarta merevisi ulang perijinan IMB dengan kewajiban menyediakan lapangan atau tempat parkir bagi sebuah kegiatan usaha suatu hal yang wajib dan tidak boleh ditawar. “Di sisi lain, Pemkot harus membangun pusat perparkiran, sehingga masyarakat tidak dimanjakan kalau berbelanja atau pergi ke suatu tempat harus mengendarai motor atau mobil. Misal untuk ke Kampoeng Batik Laweyan mereka bisa parkir di Purwosari kemudian jalan kaki atau naik kendaraan khusus. Begitu pula pergi ke PGS (Pusat Grosir Solo) atau Pasar Klewer dengan jalan kaki, karena sudah ada tempat parkir khusus,” usulnya.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge